Hasil Survei Adidaya Institute: Dua Tahun Pemerintahan, Publik Puas dengan Gaya dan Kinerja Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan era Presiden RI, Prabowo Subianto bakal memasuki masa dua tahun pada beberapa hari mendatang.

Adidaya Institute mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 60,3 persen terkait dua tahun masa kepemimpinan Prabowo lewat survei nasional yang berlangsung pada 15-21 September 2026 dengan jumlah 1.240 responden.

“Di tengah tekanan ekonomi dunia dan keterbatasan sumber daya global, angka kepuasan terhadap Presiden Prabowo masih tergolong tinggi. Temuan ini sekaligus menjadi pembanding bagi sejumlah survei lain yang menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap Presiden,” kata Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha Budiarto saat merilis hasil survei, Jakarta, Kamis (15/10).

Rahman memaparkan sebanyak 61,3 persen responden menilai pertahanan nasional cukup kuat, 54,8 persen menilai keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga, dan 53,5 persen menilai kondisi politik nasional cukup stabil. 

Lebih dari separuh responden juga menilai kebebasan berpendapat sudah baik mencapai 54,1 persen dan pemerintah sudah bekerja baik dalam memberantas korupsi 54 persen.

“Rasa aman dan stabilitas adalah fondasi. Publik melihat negara hadir menjaga keamanan dan ketertiban, politik relatif tenang, dan pemerintah serius memberantas korupsi. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, rasa aman seperti ini sangat dihargai masyarakat,” jelasnya.

Survei turut mencatat gaya kepemimpinan Prabowo yang diterima oleh mayoritas masyarakat dengan capaian 51,3 persen responden.

Selain itu, survei turut mencatat kepuasan terhadap Presiden dengan capaian 71,3 persen dengan rincian warga berusia di atas 61 tahun, 63,2 persen pada warga berpendidikan SD ke bawah, 62,7 persen pada perempuan, dan 62,4 persen pada warga Indonesia Timur.

“Publik menyukai pemimpin yang tegas, berani mengambil keputusan, dan turun langsung mengawal programnya. Gaya kepemimpinan inilah yang membuat kepercayaan kepada Presiden tetap tinggi, bahkan ketika sebagian menterinya dinilai belum optimal,” ujar Rahman.

Tak hanya itu, tingkat kepuasan juga didapat dari mayoritas responden berkaitan dengan program unggulan pemerintah.

Survei menyatakan responden yang merasakan dampak 10 atau lebih dari 17 program unggulan, kepuasan terhadap Presiden mencapai 90,7 persen.

Sebaliknya, pada responden yang belum merasakan dampak satu program pun, angkanya 34,2 persen.

“Terlihat jelas betapa besar pengaruh program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terhadap kepuasan publik. Makin banyak program yang dirasakan warga, makin tinggi kepuasannya,” jelas Rahman.

Kepuasan yang tinggi juga terlihat pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran secara keseluruhan, yakni 55,6 persen. 

Sementara itu, responden yang tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo hanya 36,2 persen, sehingga selisih antara yang puas dan tidak puas mencapai 24,1 poin.

“Kepemimpinan Presiden Prabowo masih menjadi penopang utama penilaian positif publik terhadap pemerintahan. Selama program prioritas terus dirasakan manfaatnya oleh warga, kepercayaan ini akan tetap terjaga,” ungkap Rahman.

Survei turut memotret penilaian publik terhadap kinerja dari Kabinet Merah Putih. 

Tercatat, 46,5 persen responden menilai para menteri belum bekerja secara profesional, sedangkan 38,5 persen menilai sudah profesional.

“Ini indikator kuat bahwa kinerja para menteri belum memuaskan publik. Masyarakat bisa langsung menilai manfaat dari layanan masing-masing kementerian. Para menteri harus bekerja lebih keras lagi,” ujar Rahman.

Di sisi lain, Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli turut menyampaikan responden dipilih secara acak bertingkat menggunakan metode probability sampling dari 124 titik sampling di 122 kabupaten/kota dengan margin of error survei berkisar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Survei persepsi publik pada dasarnya ingin memotret pandangan seluruh warga, bukan hanya mereka yang mudah dijangkau. Probability sampling memungkinkan itu. Petani di desa, ibu rumah tangga, nelayan, dan warga lanjut usia punya peluang yang sama untuk ditanya seperti warga kota yang aktif di media sosial,” kata Fadhli. (raa/dpi)