Update BSU 2026 Rp900 Ribu: Jangan Asal Klik Tautan dan Isi NIK, Cek Daftar Penerima di Link Resmi

Data yang tidak akurat dapat menyulitkan proses verifikasi apabila mekanisme serupa kembali diterapkan.

Cara Cek Penerima BSU 2026

Pekerja dapat memantau informasi penerima BSU 2026 melalui beberapa kanal resmi berikut. 

Perlu diingat, ketersediaan fitur pengecekan bergantung pada kebijakan dan layanan terbaru.

1. Melalui aplikasi JMO: Unduh aplikasi Jamsostek Mobile, masuk ke akun, lalu periksa menu informasi BSU jika tersedia.

2. Melalui situs BPJS Ketenagakerjaan: Buka [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/] dan cari informasi resmi terkait BSU 2026.

3. Melalui aplikasi PosPay: Buka aplikasi PosPay dan periksa menu BSU apabila layanan untuk program 2026 telah tersedia.

4. Melalui situs Kemnaker: Kunjungi [https://bsu.kemnaker.go.id/] untuk memantau informasi resmi dan mengikuti petunjuk pengecekan penerima jika fitur telah dibuka.

Pekerja diimbau tidak sembarangan mengeklik tautan yang beredar atau memasukkan NIK dan data pribadi ke situs yang tidak dikenal.

Pastikan informasi mengenai BSU 2026 berasal dari kanal resmi pemerintah.

Keberadaan situs resmi tidak otomatis berarti fitur pemeriksaan penerima BSU 2026 telah dibuka atau daftar penerima terbaru sudah tersedia. 

Pastikan informasi tersebut benar-benar diumumkan pemerintah.

Kemnaker Ingatkan Pekerja Jangan Asal Klik Link BSU 2026

Melalui unggahan Instagram pada 13 Oktober 2026, Kemnaker mengingatkan pekerja agar tidak terburu-buru mengeklik tautan yang menjanjikan pemeriksaan atau pencairan BSU 2026.

"Dapat link cek BSU 2026 dan diminta isi NIK? Hati-hati, Rekanaker! Jangan asal klik atau memasukkan data pribadi. Pastikan informasi berasal dari kanal resmi Kemnaker dan waspadai link mencurigakan yang menjanjikan pencairan BSU. Yuk, simak infografiknya dan bagikan ke teman atau keluarga agar sama-sama lebih waspada! Informasi selanjutnya hanya di medsos @kemnaker dan situs web bsu.kemnaker.go.id ya. Ikuti terus dan pantau secara berkala ya," tulis Kemnaker.

Imbauan tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam menerima informasi bantuan pemerintah. 

Situs palsu dapat menggunakan nama program, logo, hingga tampilan yang menyerupai laman resmi untuk meyakinkan calon korban.

Pekerja sebaiknya menghindari tautan yang meminta pengisian data secara mendesak, menjanjikan pencairan instan, atau mengharuskan pembayaran biaya administrasi.