Indonesia Bersiap Bangun PLTN, Bahlil Beberkan Tawaran Teknologi Nuklir dari 5 Negara

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambut positif rekomendasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) terkait pengembangan energi nuklir di Tanah Air. 

Usulan tersebut dinilai sejalan dengan langkah pemerintah yang mulai memasukkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam perencanaan kelistrikan nasional.

Apresiasi itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Simposium Ketahanan Energi yang diselenggarakan PIKI di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dalam memberikan masukan terhadap arah kebijakan energi Indonesia.

“Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi,” ujar Bahlil yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Pemerintah sebelumnya telah mencantumkan pengembangan PLTN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025–2034. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan listrik nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbasis energi fosil.

Mengacu pada keterangan Kementerian ESDM, pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit nuklir dengan total kapasitas 500 megawatt (MW). Kapasitas tersebut dibagi untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, masing-masing sebesar 250 MW.

Pengoperasian pembangkit nuklir itu ditargetkan mulai berlangsung secara bertahap pada 2032 dan 2033. Meski demikian, jadwal tersebut masih berupa proyeksi yang tercantum dalam dokumen perencanaan kelistrikan pemerintah.

Dalam RUPTL 2025–2034, total tambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyimpanan energi direncanakan mencapai 69,5 gigawatt (GW). Dua unit reaktor nuklir berkapasitas masing-masing 250 MW menjadi bagian dari rencana pengembangan infrastruktur energi tersebut.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah menunjukkan ketertarikan untuk menjalin kerja sama teknologi nuklir dengan Indonesia. Tawaran tersebut antara lain datang dari Rusia, Jerman, Jepang, Korea, hingga Kanada.

Menurutnya, pembahasan mengenai peluang kerja sama nuklir turut muncul ketika dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama,” ungkapnya.

Kendati telah menerima berbagai tawaran, Bahlil belum menjelaskan negara mana yang nantinya dipilih sebagai mitra pengembangan PLTN. Pemerintah juga belum mengumumkan keputusan final mengenai teknologi yang akan digunakan.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa penyusunan kebijakan strategis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Perguruan tinggi dan organisasi intelektual dinilai memiliki peran penting dalam memberikan kajian serta rekomendasi berbasis keilmuan.

Ia menyebut pemerintah sebelumnya telah melibatkan kalangan kampus dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) untuk menyampaikan berbagai gagasan pembangunan. Kini, kesempatan serupa juga diberikan kepada PIKI melalui kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Di kampus sudah ada, di ICMI sudah saya juga minta, sekarang saya minta dari PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kemenko,” katanya.

Bahlil menambahkan bahwa peluang kolaborasi dengan PIKI tidak hanya berkaitan dengan pengembangan pembangkit nuklir. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi organisasi tersebut untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap 28 program hilirisasi nasional.

Program tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, hingga perikanan, kehutanan, serta pertanian. Keterlibatan akademisi diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan hilirisasi.

Dengan masuknya PLTN dalam agenda kelistrikan nasional, pemerintah mulai mempersiapkan pemanfaatan energi nuklir sebagai salah satu alternatif sumber listrik jangka panjang. Masukan dari kalangan akademisi, termasuk PIKI, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan teknologi dan kebijakan energi nasional.