KPK Respons Pernyataan Ketua DEN soal Kerugian Negara Tak Masuk Unsur Korupsi

Jakarta, tvOnenews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal definisi kerugian negara tak masuk unsur korupsi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan ketidaksetujuannya terkait usulan yang disampaikan oleh Luhut Binsar. "Kajian KPK, tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total. Namun hal tersebut dimungkinkan jika dirumuskan sebagai delik yang dikategorikan sebagai pemberatan tanpa menghilangkan unsur kerugian negara dimaksud," kata Setyo kepada awak media, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Setyo memaparkan ketidaksetujuan pihaknya didasari adanya perbedaan tafsir pada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC dengan UU Tipikor di Indonesia. Sebab, penanganan korupsi di Indonesia memiliki kekhususan terlebih modus operansi kasus dugaan korupsi di Indonesia sangat rumit dan canggih. "Kalau soal frasa kerugian negara yang ada di KUHP baru itu sebagaimana rekomendasi KPK perlu tetap dipertahankan sesuai dengan Putusan MK, bahkan harusnya dikembalikan sebagai lex spesialis di UU Tipikor," kata Setyo. Setyo memaparkan idealnya adanya perubahan UU Tipikor dibanding UNCAC sebagai acuan yang dituju oleh Luhut Binsar. Menurutnya perubahan UU TIpikor yang dimaksud berupa penambahan jenis korupsi. "Kalau UNCAC dijadikan acuan, yang sudah di ratifikasi dengan UU No. 7 tahun 2006, ada yang lebih mendesak yang belum di kriminalisasi di UU Tipikor antara lain: foreign bribery (suap pejabat asing), trading in influence (dagang pengaruh), suap sektor swasta dan illicit enrichment (pengayaan ilegal)," tandasnya. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai definisi korupsi di Indonesia perlu dikaji agar sejalan dengan standar internasional. Ia mendukung kajian tim DEN yang merujuk pada ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai definisi korupsi, terutama terkait praktik penyuapan. Luhut mengatakan, definisi korupsi dalam konvensi PBB yang telah diratifikasi Indonesia sekitar 20 tahun lalu menitikberatkan pada praktik penyuapan atau bribery. Menurut dia, pendekatan tersebut tidak secara khusus menjadikan kerugian negara sebagai unsur utama dalam definisi korupsi. "Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara. Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Ia menilai pendekatan yang mengaitkan korupsi dengan kerugian negara dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha, termasuk Danantara. (raa/amr)

KPK Respons Pernyataan Ketua DEN soal Kerugian Negara Tak Masuk Unsur Korupsi

Berita Terkait

KPK Terus Dalami Dugaan Kasus Pemerasan di Pemkab Pemalang, Saksi Baru Dipanggil

Suami Bupati Pekalongan Non Aktif Ikut Diperiksa KPK soal Dugaan TPPU

Soal Dua Prajurit TNI Aktif Diduga Terlibat Kasus Korupsi BNPB, Ini Respons Kapuspen

506 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Dalam 20 Tahun, Bima Arya, Wamendagri: Pemberantasan Tidak Bisa Hanya OTT

Topik Terkait

Kpk

Den

Luhut Binsar Pandjaitan

Setyo Budiyanto

Korupsi

Saksikan Juga

Tak Penuhi Panggilan KPK, Nusron Wahid Ternyata ke Singapura dan Malaysia

Prabowo Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bahas Akses Keuangan Daerah

Bahasa Jawa Menggema di Parlemen Malaysia, Kalam Salan Soroti Karhutla Indonesia

Terungkap di Sidang, Khalid Basalamah Bayar US$4.500 per Jemaah Haji

Trump Dukung Netanyahu di Pemilu Israel, JD Vance Ogah Ikut Campur

Dirumorkan Meninggal, Kim Jong Un Malah Mejeng Bareng Putrinya

Viral

Kpk

Viral

Dpr

Prabowo

Febrie Adriansyah