Satgas PRR Kawal Pemulihan Aceh Utara, dari Normalisasi Sungai hingga Huntap

Aceh Utara, tvOnenews.com - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Utara. 

Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Khusus Satgas PRR meninjau tiga lokasi, yakni Sungai Krueng Pase di Kecamatan Syamtalira Aron, kawasan hunian tetap (huntap) Kuala Cangkoi di Kecamatan Lapang, serta lahan pembangunan 200 unit huntap di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan pada Selasa (27/10/2026).

Ketua Tim Monev Khusus Aceh Utara, Kombes Pol. Suwinto, mengapresiasi penanganan pascabencana yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait. Namun, sejumlah kebutuhan masih perlu ditindaklanjuti agar pemulihan berjalan optimal.

"Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menunjukkan progres dalam penanganan pascabencana di Aceh Utara. Tentunya, masih ada beberapa hal yang perlu kita dorong bersama agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal," ujar Suwinto.

Di Sungai Krueng Pase, Desa Tengah, Kecamatan Syamtalira Aron, tim menemukan sedimentasi pada alur sungai dan pengikisan di sejumlah bagian tebing. 

Penanganan sebelumnya telah dilakukan di dua titik oleh pemerintah provinsi dan dua lokasi lainnya oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Selanjutnya, BWS merencanakan normalisasi dari bagian hilir hingga muara.

Percepatan normalisasi diperlukan untuk menjaga kelancaran aliran sungai dan mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam permukiman, lahan pertanian, serta jaringan irigasi, terutama menjelang musim penghujan. Satgas PRR juga mendorong koordinasi pemerintah provinsi dan BWS, termasuk untuk pengamanan tebing dan tanggul.

Suwinto mengatakan pihaknya akan membantu mengomunikasikan kebutuhan sarana pendukung, termasuk alat berat untuk normalisasi sungai dan pemulihan lahan persawahan, kepada kementerian dan lembaga terkait.

"Kami terus berupaya membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan alat berat untuk normalisasi sungai maupun pemulihan lahan persawahan. Kebutuhan tersebut akan terus kami komunikasikan dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat agar dukungan yang diperlukan dapat terealisasi," jelasnya.

Tim kemudian meninjau kawasan huntap Kuala Cangkoi yang terdiri atas 104 unit rumah dan dibangun oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). 

Kawasan tersebut telah dihuni masyarakat dan dilengkapi jaringan listrik serta perpipaan air. Namun, ketersediaan air bersih dan penerangan jalan lingkungan masih membutuhkan penyempurnaan.

Pemanfaatan sumur bor terkendala kondisi air tanah yang payau. Sebagai alternatif, pemerintah daerah mengusulkan teknologi air siap minum (Arsinum) dengan memanfaatkan sumber air baku dari sungai sekitar 500 meter dari kawasan huntap. 

Usulan ini akan dikoordinasikan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kajian kualitas air dan kebutuhan pengolahan. Satgas PRR juga mendorong penyediaan penerangan jalan umum berbasis tenaga surya yang akan diusulkan kepada Kemenko Polkam.

Lokasi berikutnya adalah lahan pembangunan 200 unit huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan. Pembangunan ini merupakan bagian dari Paket Aceh Utara 01 yang mencakup 415 unit huntap di enam desa.

Berdasarkan laporan per 26 Oktober 2026, pembangunan di Leubok Pusaka membutuhkan lahan seluas 3,5 hektare. Sebanyak 3,1 hektare telah dapat digunakan untuk pembersihan dan pematangan lahan, sedangkan 0,4 hektare lainnya masih menunggu penyelesaian izin dari pemilik lahan. 

Adapun progres fisik keseluruhan Paket Aceh Utara 01 tercatat 1,02 persen dari target rencana 1,69 persen. Suwinto mendorong pemerintah kabupaten segera menyelesaikan persoalan administrasi lahan agar pembangunan dapat berlanjut sesuai perencanaan.

"Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera menyelesaikan persoalan lahan di sejumlah lokasi pembangunan huntap. Harapannya, proses pembangunan dapat terus berjalan dan masyarakat terdampak bencana bisa segera memperoleh hunian yang layak," ungkapnya.

Selain kepastian lahan, kesiapan drainase, akses jalan, air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik juga perlu diperhatikan agar kawasan huntap dapat berfungsi secara optimal.

Ketua Satgas PRR Wilayah Aceh, Imran, mengatakan monitoring khusus oleh Posko Satgas PRR Pusat bertujuan mempercepat penyelesaian kebutuhan pemulihan, terutama penyiapan lahan huntap dan pembangunan infrastruktur strategis di Aceh Utara.

"Kemarin dari Posko Satgas kembali melakukan monitoring ke Aceh Utara, salah satunya monitoring khusus terkait penyiapan lahan hunian tetap, termasuk beberapa infrastruktur strategis yang ada di sana. Tentunya kita berharap dengan adanya asistensi secara khusus yang dilakukan Posko Satgas, realisasi pembangunan maupun penyiapan hunian tetap di Aceh Utara dapat dipercepat," ujar Imran.

Suwinto juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan memperbarui laporan perkembangan pekerjaan secara berkala.

Pelaporan tersebut diperlukan agar Satgas PRR Pusat dapat memantau kemajuan penanganan dan membantu mencari solusi atas kendala di lapangan.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan realisasi anggaran TKD yang telah disusun dan terus memperbarui laporan progres penanganan. Dengan begitu, Satgas PRR Pusat dapat memantau perkembangan di lapangan sekaligus membantu mencari solusi apabila masih terdapat kendala," kata Suwinto.

Imran berharap asistensi dan monitoring rutin dapat mendorong pemerintah daerah lebih responsif dalam menindaklanjuti kebutuhan pemulihan masyarakat.

"Kita berharap percepatan pembangunan tidak hanya untuk hunian tetap, tetapi juga infrastruktur lainnya. Dengan rutinnya asistensi yang dilakukan, kami berharap pemerintah kabupaten semakin responsif untuk melakukan pemulihan sesegera mungkin," tegas Imran. (*)