Sikap Tegas Menko Yusril, Buka Jalur Komnas HAM Bongkar Fakta Kerusuhan Berujung Insiden Penembakan di Pidie Aceh

Banda Aceh, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kerusuhan berujung dugaan insiden penembakan yang terjadi di kabupaten Pidie, Aceh.

Polemik ini berawal dari penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Desa Pulo Keunari, Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh pada Rabu (4/11/2026). Situasi tersebut menjadi ricuh sehingga dilaporkan menyebabkan dua orang tewas.

Selain berduka cita, Yusril turut mendoakan para korban yang terluka dalam insiden bentrokan hingga dugaan penembakan tersebut. Ia berharap agar mereka segera pulih.

"Pemerintah menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga dalam peristiwa 4 November lalu," ujar Yusril di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (6/11/2026).

Yusril menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai bentrokan antara personel TNI/Polri dengan masyarakat di Desa Pulo Keunari.

Adapun konferensi pers tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Polisi Ruddi Setiawan, Pangdam Aceh Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, serta Deputi Bidang HAM Kemenko Kumham Imipas, Prof. Muhammad Siddiq Armia.

Komnas HAM Selidiki Kasus Dugaan Penembakan di Pidie Aceh

Dalam kesempatan itu, Yusril juga mempersilakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan secara independen terkait insiden dugaan penembakan yang terjadi saat bentrokan antara aparat dan warga di Kabupaten Pidie, Aceh.

Yusril menegaskan pemerintah tidak akan menghalangi langkah Komnas HAM untuk mencari tahu fakta di balik peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan belasan orang mengalami luka-luka tersebut.

"Kita harus mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Komnas HAM juga akan menjalankan tugas pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa ini sesuai kewenangannya," ungkapnya.

Ia telah mendapat laporan penertiban tersebut memicu perselisihan hingga membuat 14 warga dilaporkan menjadi korban, di antaranya 13 orang luka-luka, dan satu warga bernama Abzalul Riza meninggal dunia diduga akibat tertembak sehingga terluka di bagian dada

Selain itu, enam anggota TNI turut mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Yusril mengatakan pemerintah masih akan mendalami kejadian tersebut melalui proses investigasi. Menurutnya, penyelidikan diperlukan agar kronologi dan penyebab insiden dapat diketahui berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan yang berkembang.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa penyebab kematian korban masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Meski peristiwa itu disebut sebagai kasus penembakan, pemerintah belum memastikan apakah luka yang dialami korban meninggal benar-benar berasal dari proyektil peluru.

"Lalu, apakah luka pada korban meninggal benar luka tembak atau lainnya? Maka dari itu, ini perlu pendalaman dan penyelidikan. Kita maklum korban sudah dimakamkan dan tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban," tuturnya.

Kendati demikian, Yusril menyebut hal tersebut tidak serta-merta menutup kesempatan untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. Komunikasi itu membahas rencana kedatangan Komnas HAM ke Aceh untuk melakukan penyelidikan bersama perwakilan lembaga tersebut di daerah pada Minggu besok.

Yusril juga meminta Komnas HAM menjalin koordinasi dengan Pangdam Iskandar Muda (IM) selama menjalankan tugas di lapangan. Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tetap menghormati kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki independensi.

"Kita menghormati Komnas HAM adalah lembaga negara independen dalam menjalankan tugasnya. Tapi, ketika berada di lapangan kami berharap tetaplah melakukan koordinasi sesama instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya," ujarnya.

(hap)