Sumber :
- Antara
Soal Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Ini Kata Yusril
Yusril menegaskan pembentukan tim koordinasi bertujuan menyamakan persepsi, standar, serta prosedur penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejagung.
Senin, 9 November 2026 - 23:15 WIB
Sementara itu, siaran pers lanjutan disampaikan Yusril pada Senin malam menanggapi pernyataan Anggota Komnas HAM Amiruddin yang menyebut lembaganya tidak terlibat dalam pembentukan pokja dan menolak bergabung dengan tim tersebut.
Amiruddin, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan salah satu dasar penolakan adalah karena posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
“Sebagai lembaga negara mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif, sementara pokja yang dikendalikan oleh Menko Kumham Imipas adalah instrumen dari eksekutif atau pemerintah,” ujarnya. (ant)