RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC, Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat

Keberhasilan UU Migas Diukur dari Manfaat untuk RakyatArie menegaskan, forum RDPU ini bukan sekadar membahas perubahan pasal, pembentukan badan usaha baru, ataupun pembagian kewenangan antar-lembaga, melainkan menentukan masa depan kedaulatan energi negara.

“Keberhasilan undang-undang migas yang baru tidak cukup diukur dari seberapa baik struktur kelembagaan yang dibentuk atau seberapa besar penerimaan negara yang dihasilkan. Keberhasilan harus diukur dari seberapa besar manfaat kekayaan migas tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menekankan, perjuangan FSPPB tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan industrial, kesejahteraan, remunerasi, ataupun perlindungan hak-hak pekerja. FSPPB, kata dia, merupakan bagian dari elemen bangsa yang memiliki tanggung jawab moral, profesional, dan konstitusional untuk turut menjaga keberlangsungan energi nasional.

FSPPB berharap DPD RI terus mengawal lahirnya UU Migas baru untuk memperkuat penguasaan negara, mewujudkan reintegrasi Pertamina sebagai NOC yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, serta memastikan pengelolaan migas nasional benar-benar ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

RDPU kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pendalaman bersama akademisi yang turut hadir dalam rapat tersebut.