Menko Yusril Sebut Putusan MA dan MK Soal Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran Bersifat Final

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujar Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 ini muncul sebagai respons atas kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan terkait sengketa tata usaha negara terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Dalam putusannya, MA membatalkan dan memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada Agustus 2019.

Yusril menjelaskan bahwa konsekuensi hukum dari putusan ini bersifat ex tunc atau berlaku surut sejak surat tersebut diterbitkan. 

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril menambahkan bahwa dalam perkara ini, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum banding atau peninjauan kembali karena bukan merupakan pihak dalam perkara di tingkat kasasi tersebut.

Terkait langkah pemerintah, Yusril memprediksi bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan segera menindaklanjuti putusan tersebut setelah salinan resmi diterima. 

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat," ungkapnya.

Dengan adanya eksekusi tersebut, objek gugatan yang saat ini sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), di mana Gibran berstatus sebagai tergugat intervensi, secara otomatis akan gugur. 

Terkait langkah selanjutnya bagi Gibran pasca-putusan ini, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. (ant/dpi)