Menko Yusril Jelaskan Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden Jika Gibran Mundur

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memaparkan prosedur konstitusional mengenai pengisian jabatan wakil presiden jika terjadi pengunduran diri. 

Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut diatur secara jelas dalam konstitusi, di mana MPR memiliki peran sentral.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Yusril menjelaskan, alur prosesnya dimulai dengan surat pernyataan pengunduran diri resmi dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR. 

Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memberitahukan Presiden mengenai adanya kekosongan jabatan dan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya untuk kemudian dilakukan pemilihan di sidang MPR.

Namun, Yusril menekankan bahwa hingga saat ini Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai wakil presiden dan tetap menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. 

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," tuturnya.

Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah menjadi perhatian publik, Yusril menyatakan bahwa putusan tersebut tidak secara otomatis menggugurkan status jabatan wapres. 

Meski demikian, ia menyoroti bahwa pertimbangan hukum dalam putusan MA menyentuh persoalan demokrasi yang substansial.

"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," ungkapnya.

Yusril pun mengaku telah memberikan penjelasan komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai aspek hukum serta implikasi dari putusan MA dan MK tersebut. 

Saat ini, ia mengimbau masyarakat untuk tenang dan menunggu perkembangan dinamika politik ke depan.

"Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan," pungkasnya. (ant/dpi)