MUI Tak Diam, Gencarkan Komunikasi dengan Pemerintah Demi Perjuangkan Pemberlakuan Wajib Sertifikat Halal

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah untuk memperjuangkan pemberlakuan kewajiban sertifikat halal yang kembali mengalami penundaan. MUI berharap kebijakan ini segera direalisasikan sesuai ketentuan undang-undang.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis mengatakan, pihaknya masih berupaya mendorong pemerintah agar mencabut keputusan penundaan kewajiban halal periode kedua yang seharusnya mulai diterapkan pada Oktober 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan administratif maupun regulasi. Lebih dari itu, pemberlakuan wajib halal berkaitan erat dengan perlindungan hak masyarakat dalam menjalankan ajaran agama yang telah dijamin oleh undang-undang.

"Kami Majelis Ulama Indonesia menyesalkan penundaan berlakunya wajib halal periode kedua ini. Karena ini bagian dari hak asasi manusia, pemenuhan terhadap hak hidup beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang," ujar Cholil Nafis saat ditemui awak media dalam penganugerahan Gen Halal Championship 2026 di Grand Orchardz Hotel Rajawali Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2026).

"Oleh karena itu, kami masih berusaha mendorong pemerintah agar mempercepat pelaksanaannya," sambungnya.

Pertanyakan Pengunduran Wajib Sertifikat Halal

Cholil menilai penundaan penerapan kewajiban sertifikasi halal tersebut sulit dipahami. Sebab, berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan kelembagaan disebut telah terpenuhi.

Ia berpandangan pemerintah kini tinggal memastikan keputusan kebijakan agar pelaksanaan aturan tersebut tidak kembali tertunda. Terlebih, regulasi mengenai kewajiban halal telah disahkan sejak 2014.

Alih-alih diberlakukan, hingga 12 tahun kemudian implementasi wajib sertifikasi halal belum berjalan sebagaimana mestinya.

"Karena itu, kami mendorong agar segera dilaksanakan," tegasnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil menjelaskan bahwa MUI sebelumnya sudah melakukan pembicaraan dengan sejumlah unsur pemerintah, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam pertemuan dan komunikasi tersebut, pemerintah sempat menyatakan kesiapannya untuk menjalankan kebijakan wajib halal. Akan tetapi, menjelang waktu penerapan, muncul keputusan berbeda yang justru menunda pelaksanaannya.

Perubahan sikap tersebut menjadi perhatian MUI. Menurut Kiai Cholil, tidak ada persoalan mendasar dari aspek peraturan maupun kesiapan lembaga penyelenggara yang seharusnya menghambat implementasi kewajiban sertifikasi halal.