MUI Tak Diam, Gencarkan Komunikasi dengan Pemerintah Demi Perjuangkan Pemberlakuan Wajib Sertifikat Halal

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah untuk memperjuangkan pemberlakuan kewajiban sertifikat halal yang kembali mengalami penundaan. MUI berharap kebijakan ini segera direalisasikan sesuai ketentuan undang-undang.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis mengatakan, pihaknya masih berupaya mendorong pemerintah agar mencabut keputusan penundaan kewajiban halal periode kedua yang seharusnya mulai diterapkan pada Oktober 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan administratif maupun regulasi. Lebih dari itu, pemberlakuan wajib halal berkaitan erat dengan perlindungan hak masyarakat dalam menjalankan ajaran agama yang telah dijamin oleh undang-undang.

"Kami Majelis Ulama Indonesia menyesalkan penundaan berlakunya wajib halal periode kedua ini. Karena ini bagian dari hak asasi manusia, pemenuhan terhadap hak hidup beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang," ujar Cholil Nafis saat ditemui awak media dalam penganugerahan Gen Halal Championship 2026 di Grand Orchardz Hotel Rajawali Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2026).

"Oleh karena itu, kami masih berusaha mendorong pemerintah agar mempercepat pelaksanaannya," sambungnya.

Pertanyakan Pengunduran Wajib Sertifikat Halal

Cholil menilai penundaan penerapan kewajiban sertifikasi halal tersebut sulit dipahami. Sebab, berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan kelembagaan disebut telah terpenuhi.

Ia berpandangan pemerintah kini tinggal memastikan keputusan kebijakan agar pelaksanaan aturan tersebut tidak kembali tertunda. Terlebih, regulasi mengenai kewajiban halal telah disahkan sejak 2014.

Alih-alih diberlakukan, hingga 12 tahun kemudian implementasi wajib sertifikasi halal belum berjalan sebagaimana mestinya.

"Karena itu, kami mendorong agar segera dilaksanakan," tegasnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil menjelaskan bahwa MUI sebelumnya sudah melakukan pembicaraan dengan sejumlah unsur pemerintah, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam pertemuan dan komunikasi tersebut, pemerintah sempat menyatakan kesiapannya untuk menjalankan kebijakan wajib halal. Akan tetapi, menjelang waktu penerapan, muncul keputusan berbeda yang justru menunda pelaksanaannya.

Perubahan sikap tersebut menjadi perhatian MUI. Menurut Kiai Cholil, tidak ada persoalan mendasar dari aspek peraturan maupun kesiapan lembaga penyelenggara yang seharusnya menghambat implementasi kewajiban sertifikasi halal.

Lebih lanjut, ia pun mempertanyakan pertimbangan pemerintah hingga akhirnya memutuskan menunda kebijakan tersebut ketika waktu pemberlakuannya sudah semakin dekat.

"Kami ingin mendalami apa yang menyebabkan pemerintah mengambil keputusan penundaan ini di saat-saat terakhir menjelang pemberlakuan kewajiban halal," ucapnya.

Tidak akan Berhenti Perjuangkan Wajib Halal

MUI memastikan tidak akan berhenti menyuarakan pentingnya pelaksanaan aturan tersebut. Komunikasi dengan pemerintah akan terus dilakukan sebagai upaya mencari kejelasan sekaligus mendorong agar keputusan penundaan segera dibatalkan.

Cholil berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata sehingga kewajiban sertifikasi halal dapat diterapkan sebagaimana amanat undang-undang.

"Kami mesti terus berkomunikasi agar penundaan itu segera dicabut dan undang-undang wajib halal dapat segera diberlakukan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran waktu kewajiban sertifikasi halal yang semulanya dijadwalkan pada Oktober 2026 diundur hingga Oktober 2028.

Penyesuaian ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, terutama Pasal 160 dan 161.

Adapun perpanjangan waktu wajib halal ini meliputi makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup produk makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan berbagai jenis barang gunaan.

Kebijakan pengunduran ini berkaitan dengan pencabutan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 mengenai inspeksi produk halal impor, disertai peninjauan terhadap PP Nomor 42 Tahun 2024 dan ketentuan terkait sertifikasi halal.

"Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

(hap)