PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid resmi menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid mengungkap alasan pengunduran diri Hidayat Nur Wahid.

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Penugasan tersebut diarahkan untuk memperkuat diplomasi antarparlemen di seluruh dunia, khususnya dengan negara-negara Islam, serta memperluas dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kholid menegaskan bahwa diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarbangsa, membangun kepercayaan, serta menggalang dukungan terhadap perdamaian dan keadilan. 

Karena itu, PKS memandang penugasan tersebut sebagai tanggung jawab penting untuk memperkuat kontribusi Indonesia di panggung internasional.

Menurutnya hubungan dengan parlemen negara-negara di berbagai belahan dunia termasuk dunia Islam perlu diperkuat agar solidaritas dapat diwujudkan menjadi kerja sama dan langkah diplomasi yang konkret. 

Pada saat yang sama, jangkauan diplomasi harus terus diperluas kepada seluruh negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan salah satu tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional,” tegasnya.

Kholid menyampaikan bahwa penguatan diplomasi untuk Palestina perlu diarahkan pada hasil yang nyata yakni perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta dukungan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya,” kata Kholid.