MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Agung (MA) mengunggah secara lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut dikirim ke pengadilan pengaju dan dimutasi pada Selasa (10/11).

Dalam perkara ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berstatus sebagai Tergugat atau Termohon Kasasi.

Dalam pertimbangannya, MA mengabulkan permohonan kasasi dengan sejumlah alasan hukum. Salah satunya, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk melakukan koreksi dan pemulihan terhadap akibat pelanggaran administrasi yang tidak dapat dijangkau dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu.

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, setiap orang yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat.

Majelis Hakim Agung juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru (notoire feiten) yang mengubah keadaan hukum dan berimplikasi terhadap objek sengketa.

Atas dasar perubahan keadaan hukum tersebut, MA mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi terkait daluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak. MA menilai keadilan substantif perlu dikedepankan dibandingkan keadilan prosedural.

Dalam pertimbangan lainnya, MA menemukan bahwa penerbitan Suket penyetaraan ijazah Gibran didasarkan pada dokumen certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lain yang tidak membuktikan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA dalam putusannya.

MA menilai penyetaraan pendidikan berdasarkan kurikulum internasional atau negara lain tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma tanda tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA menyatakan permohonan kasasi beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang sebelumnya menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2026.

MA juga menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta mewajibkan Tergugat mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan tersebut ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026, dengan Prof. Yulius selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara MA sebagai Ketua Majelis, bersama Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota. (ant)