Listyo Sigit Bakal Jalani Sidang KKEP, Polri Siapkan Langkah Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Tiga tersangka dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi bakal menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Irsin mengatakan pihaknya bakal menjadwalkan sidang KKEP terhadap ketiganya.

“Jadwalnya minggu depan ya nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Johnny kepada awak media, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Johnny mengakui jika Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tengah merancang peringkat pimpinan sidang KKEP terhadap ketiga tersangka itu.

Menurutnya, perangkat sidang bakal disesuaikan dengan tersangka yang menjalani peradilan etik kepolisian itu.

"Karena tadi terduga pelanggar Pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut," kata Johnny.

"Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan," sambungnya.

Adapun Irjen Ahrie Sonta dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) saat menjalani Sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026).

Meski disanksi PTDH, kubu Irjen Ahrie Sonta mengaku bakal melayangkan banding terkait putusan tersebut.

Diketahui empat jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden Prabowo.

Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.

Ketiganya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).

Tersangka yang keempat, yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.  

Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun, tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/nsi)