Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat di Aceh, Menteri PU Ungkap Target 100 Sekolah Baru per Tahun

tvOnenews.com - Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah. 

Kehadiran fasilitas pendidikan yang dilengkapi asrama, ruang belajar, hingga sarana pendukung diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan dalam memperoleh pendidikan.

Namun, pemerataan tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah. Ketersediaan fasilitas, tenaga pendidik, serta keberlanjutan kegiatan belajar juga menjadi bagian penting dari pelaksanaannya.

Komitmen tersebut kembali disoroti ketika Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026). 

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas.

“Saya bertekad pendidikan Indonesia harus meningkat drastis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu tekad saya, itu usaha saya, itu perhatian saya, itu fokus saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Juga gizi untuk anak-anak kita,” ujar Prabowo.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut menyebut pembangunan Sekolah Rakyat Nagan Raya sebagai bagian dari dukungan kementeriannya terhadap agenda Asta Cita. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden memberikan apresiasi terhadap hasil pembangunan sekolah tersebut.

“Bagus kok, enggak ada masalah. Sekolah juga sudah bagus, konsep juga bagus, dan anggaran juga sudah ada,” kata Menteri Dody.

Menteri PU Kejar Target 100 Sekolah Rakyat Setiap Tahun

Pembangunan Sekolah Rakyat tidak berhenti di Nagan Raya. Dody mengatakan Presiden Prabowo meminta Kementerian PU membangun 100 Sekolah Rakyat setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia. 

Target tersebut diarahkan agar setiap kabupaten memiliki setidaknya satu sekolah, sehingga akses terhadap fasilitas pendidikan dapat menjangkau lebih banyak daerah.

“Beliau minta setiap tahun ada seratus Sekolah Rakyat yang kita bangun di seluruh Indonesia. Kan targetnya 1 Sekolah Rakyat di setiap 1 kabupaten. Yang kita kejar itu, Insya Allah,” ujarnya.

Meski demikian, percepatan pembangunan menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya ketersediaan lahan. Menurut Dody, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pada umumnya disiapkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, kesiapan lahan menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran realisasi target tersebut.

Ketersediaan Lahan Jadi Faktor Percepatan Pembangunan

Target pembangunan 100 sekolah setiap tahun membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kesiapan lahan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan sebelum proyek konstruksi dimulai. 

Dengan demikian, pencapaian target tidak hanya bergantung pada anggaran dan kemampuan pembangunan, tetapi juga kesiapan lokasi di setiap kabupaten.

Di Provinsi Aceh, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) telah menyelesaikan pembangunan lima Sekolah Rakyat permanen. Lokasinya tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Subulussalam.

Lima Sekolah Rakyat di Aceh Rampung 100 Persen

Berdasarkan data hingga 8 November 2026, seluruh proyek di lima daerah tersebut telah mencapai progres fisik 100 persen. Setiap sekolah dirancang memiliki kapasitas hingga 1.260 siswa. Dengan demikian, kelima fasilitas pendidikan itu secara keseluruhan dapat menampung sekitar 6.300 peserta didik.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu. Fasilitasnya tidak hanya mencakup gedung pembelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga asrama siswa putra dan putri, asrama guru serta tenaga kependidikan, masjid, dapur, kantin, dan gedung serbaguna.

Sarana aktivitas luar kelas turut disediakan, antara lain lapangan upacara, lapangan sepak bola atau mini soccer, lapangan basket, dan lapangan voli. Sementara fasilitas pendukung kawasan meliputi area parkir, pos keamanan, tempat pengelolaan sampah, genset, serta rumah pompa.

Sebaran Lokasi dan Kapasitas Sekolah Rakyat di Aceh

Luas kawasan dan bangunan di setiap daerah juga berbeda. Sekolah Rakyat di Desa Tumbo, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, berdiri di atas lahan 9,3 hektare dengan luas bangunan 27.372 meter persegi. Di Desa Beunyot, Kecamatan Juli, Bireuen, sekolah dibangun di atas lahan 6,8 hektare dengan luas bangunan 27.766 meter persegi.

Adapun Sekolah Rakyat di Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, memiliki lahan seluas 8 hektare dan luas bangunan 26.379 meter persegi. 

Sementara fasilitas di Nagan Raya berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Desa Cot Kuta, Kecamatan Suka Makmue. Di Subulussalam, sekolah berada di Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri.

Ribuan Siswa Mulai Terdaftar, Infrastruktur Pendidikan Perlu Dioptimalkan

Pembangunan tersebut mulai diikuti kegiatan pendidikan. Hingga 8 November 2026, tercatat 1.921 siswa telah terdaftar di lima Sekolah Rakyat di Aceh. Rinciannya, 426 siswa di Aceh Besar, 414 siswa di Bireuen, 339 siswa di Lhokseumawe, 322 siswa di Nagan Raya, dan 420 siswa di Subulussalam.

Kegiatan belajar mengajar didukung oleh 455 guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di kelima sekolah tersebut. 

Angka ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas tidak hanya bergantung pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia agar proses pendidikan dapat berjalan.

Melalui pembangunan Sekolah Rakyat permanen, Kementerian PU mengambil peran dalam penyediaan infrastruktur pendidikan yang terintegrasi. 

Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal, didukung tenaga pendidik yang memadai, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi siswa.

Peresmian sekolah di Nagan Raya sekaligus menjadi bagian dari target pembangunan yang lebih luas. 

Jika sasaran 100 sekolah setiap tahun dapat direalisasikan, kesiapan lahan, pemerataan tenaga pendidik, serta kualitas pengelolaan sekolah akan menjadi faktor penting agar pembangunan fisik benar-benar berujung pada terbukanya kesempatan belajar bagi lebih banyak anak Indonesia. (udn)