- Antara
Di Tengah Isu Mundur dan Pemakzulan Gibran, Setwapres Tiba-Tiba Unggah Dua Tahun Capaian 'Lapor Mas Wapres'
Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah gejolak politik nasional yang memuncak, akun Instagram resmi Sekretariat Wakil Presiden RI, @setwapres.ri, pada Rabu (11/11), mengunggah video yang menyoroti capaian dua tahun program "Lapor Mas Wapres" (LMW).
Unggahan tersebut memaparkan perjalanan kanal pengaduan masyarakat yang selama ini menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah.
"Dua tahun sudah Lapor Mas Wapres (LMW) hadir sebagai salah satu kanal pengaduan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, beragam aduan telah ditindaklanjuti, mulai dari persoalan pendidikan, akses BBM bersubsidi, hingga fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," tulis keterangan dalam video tersebut.
Namun, unggahan bernada optimis ini tampak kontras dengan situasi politik yang tengah mengguncang kursi Gibran Rakabuming Raka.
Pada hari yang sama, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, secara mengejutkan membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Konfirmasi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Ia mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi untuk menyampaikan niatannya.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," jelas Prasetyo, Selasa (10/11).
Dinamika yang dimaksud merujuk pada rentetan isu hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait validitas dokumen pendidikan milik Gibran.
Tak hanya itu, posisi Gibran pun kian terjepit di Senayan. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari berbagai fraksi, mulai dari PDIP hingga Demokrat, telah resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah awal proses pemakzulan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan bahwa usulan pemakzulan yang menilai Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden ini akan segera dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11). (dpi)