- LPSK.go.id
8 Saksi Dugaan Penyadapan Ilegal Ajukan Pelindungan, LPSK Buka Peluang Status Justice Collaborator
Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku kembali menerima permohonan perlindungan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan tercatat pihaknya telah menerima delapan permohonan dari saksi dugaan penyadapan ilegal itu.
Kendati demikian, Sri mengaku belum ada permohonan berkaitan dengan Justice Collaborator (JC) perkara tersebut.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” kata Sri kepada awak media, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sri mengaku pihaknya masih membuka peluang terkait status justice collaborator seiring perkembangan penanganan perkara.
Menurutnya, seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan.
Ia juga menekankan LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para pemohon.
Diketahui empat jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden Prabowo.
Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.
Ketiganya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).
Sementara itu, tersangka keempat, yaitu SU belum ditahan lantaran sakit.
Namun, tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/nsi)