- Tangkapan layar Instagram @gibran_rakabuming
Walau sudah Mundur, Gibran Disebut Bakal Hadapi Persoalan Hukum Suket Ijazah
Jakarta, tvOnenews.com — Gibran Rakabuming Raka resmi melayangkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.
Gibran secara langsung menyampaikan surat pengunduran dirinya ke Presiden RI Prabowo Subianto dan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Kendati resmi melayangkan pengunduran diri, Gibran disebut belum tentu dapat terbebas dari persoalan hukum mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).
Pasalnya, Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan mundurnya Gibran hanya menyangkut pelepasan jabatan politik bukan menghapus konsekuensi hukum atas persoalan suket yang membelenggu.
"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," demikian bunyi pernyataan sikap Advokat Aksi yang disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Juru Bicara Utama Advokat Aksi Yopis Piternalis mengatakan persoalan hukum ini didasari akan dua hal yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Kedua didasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya fisik ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penerbitan penyetaraan pendidikan setara SMA/SLTA sebagaimana disyaratkan undang-undang.
Mahkamah Agung juga menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai fakta hukum yang nyata (notoire feiten) yang memicu perubahan keadaan hukum dan berimplikasi langsung pada eksistensi objek sengketa.
"Advokat Aksi menuntut agar proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan suket ijazah tersebut tetap diusut tuntas, mengingat dokumen yang menjadi alas hak administrasi pencalonan cawapres tersebut telah dinyatakan batal demi hukum," kata Yopis.
- Tangkapan layar tvOne
Di sisi lain, perwakilan Advokat Aksi asal Bandung Alexander Finenko menyoroti pernyataan Gibran yang berencana mengambil langkah Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Menurutnya langkah hukum luar biasa itu tidak dapat dibenarkan secara formil karena Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai tergugat intervensi dalam perkara sengketa tata usaha negara tersebut.
"Upaya PK atas putusan kasasi yang diajukan oleh unsur pemerintah, badan, maupun pejabat negara tidak dibenarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 24/PUU-XXI/2024," ungkapnya.
Sementara itu, Advokat Aksi asal Bogor Elyas M. Situmorang menekankan bahwa pengunduran diri tersebut tidak boleh menggugurkan proses hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam rantai penerbitan dan penggunaan dokumen tersebut.
"Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara," tegas Elyas. (raa/amr)