Gibran Mundur, DPRD Jabar Pilih Tunggu 'Lampu Hijau' Pusat Soal Foto Wapres

Jakarta, tvOnenews.com - Pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden ke-14, muncul beragam respon di tingkat daerah, termasuk di lingkungan DPRD Jawa Barat. 

Hingga saat ini, pihak legislatif Jawa Barat memilih bersikap tenang dan belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penurunan foto mantan wakil presiden di kantor mereka.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya memilih untuk tetap menghormati proses ketatanegaraan yang sedang bergulir di Jakarta. 

Ia menilai segala bentuk aksi penurunan foto yang dilakukan secara mandiri oleh pihak tertentu bukan merupakan sikap resmi lembaga.

"Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," ujar Buky saat memberikan keterangan usai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat di Bandung, Kamis (12/11/2026).

Buky mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menerima surat aspirasi dari kelompok masyarakat sipil sehari sebelum pengumuman resmi Gibran berhenti dari jabatannya. 

Meski DPRD Jabar tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang bersifat nasional, Buky memastikan bahwa lembaga legislatif daerah tetap menjadi wadah bagi warga untuk menyalurkan aspirasi, yang nantinya akan diteruskan kepada para pemangku kebijakan di Senayan.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menekankan pentingnya transisi kepemimpinan yang harmonis bagi stabilitas nasional. 

Iwan berharap dinamika politik yang baru saja terjadi menjadi pelajaran berharga dalam menentukan pendamping Presiden Prabowo Subianto berikutnya.

"Pengalaman yang terjadi kemarin jangan terulang dan dapatkan tandemnya Pak Prabowo yang mendukung proses berlangsungnya pemerintahan Pak Prabowo," tegas Iwan.

Ia menambahkan bahwa DPRD Jabar berkomitmen penuh mendukung segala proses konstitusional yang berlangsung, dengan harapan roda pemerintahan tetap berjalan optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

"Jadi yang saling menguatkan di antaranya dan kita pasti mendukung satu hal yang ini tuh pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat," tambahnya.

Dalam audiensi tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat yang diwakili oleh Andri P. Kantaprawira mendesak agar proses penggantian posisi wakil presiden dilakukan secara ketat sesuai dengan koridor konstitusi, yakni Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945 serta UU MD3.