Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. Menurutnya, posisi tersebut tidak perlu diisi oleh pejabat sementara atau mekanisme lainnya. Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan roda pemerintahan secara mandiri, baik saat berada di dalam maupun luar negeri. Ia menegaskan bahwa peran Wakil Presiden pada dasarnya bersifat membantu tugas-tugas kepala negara. "Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden," ujar Yusril saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menanggapi kekhawatiran terkait kondisi Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Yusril menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk mengalihkan tugas kepada pihak lain, seperti mekanisme triumvirat. Presiden tetap memiliki kendali penuh dan dibantu oleh para menteri di kabinet yang terus menjalankan fungsi masing-masing. Yusril menambahkan, kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah meminimalisir kendala koordinasi. Presiden dapat dengan mudah memberikan arahan langsung kepada menteri-menterinya dari mana pun. "Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu," jelasnya. Selain itu, ia menegaskan bahwa dalam tata negara Indonesia, Wakil Presiden tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan secara mandiri. Segala kebijakan yang berkaitan dengan jabatan tersebut pada akhirnya tetap atas nama Presiden. "Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," terang Yusril. Dengan demikian, Yusril memastikan bahwa tidak ada hambatan administratif atau hukum bagi Presiden dalam menjalankan mandatnya. "Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkasnya. (ant/dpi)

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Berita Terkait

Siapa Pengganti Gibran? Menko Yusril Ungkap Deadline Presiden Prabowo Ajukan Dua Calon Wapres ke MPR

Gibran Rakabuming Blak-blakan Usai Mundur dari Wapres: Keputusan Ini Tidak Berkaitan dengan Ijazah

Gibran Mundur, DPRD Jabar Pilih Tunggu 'Lampu Hijau' Pusat Soal Foto Wapres

Menko Yusril Ihza Mahendra Siap Kawal Verifikasi Dokumen Calon Wapres Pengganti Gibran

Topik Terkait

Gibran

Prabowo

Wakil Presiden

Yusril

Saksikan Juga

Tangan Kanan Jokowi Diangkat, Pamerkan Ijazah di Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa

Prancis Tak Baik-Baik Saja, Utang Menggunung hingga Rp71.901 Triliun

Kepala BGN Peringatkan SPPG, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan Permanen

Di Balik Kasus Mutilasi Madiun, Polisi Soroti Kecerdasan Tersangka Dwi Bagus

Dewan Pers Anugerahkan Penghargaan Tokoh Pers 2026 kepada Karni Ilyas

Tak Penuhi Panggilan KPK, Nusron Wahid Ternyata ke Singapura dan Malaysia

Viral

Viral

Kpk

Dpr

Prabowo

Karhutla