Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Oleh karenanya, Komisi C mendorong Pemkot Surabaya untuk mencari alternatif pembiayaan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai institusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sehingga kita mendorong kepada pemerintah kota untuk melakukan kerjasama, kolaborasi dengan seluruh institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi ketercukupan halte," jelasnya.

Aning menegaskan fungsi pengawasan Komisi C tidak hanya dilakukan saat pembahasan anggaran, tetapi juga selama pelaksanaan program di lingkungan Dishub Surabaya.

Menurut dia, setiap program yang telah masuk dalam APBD harus dikawal agar berjalan sesuai perencanaan. Termasuk memastikan tidak ada hambatan administratif maupun teknis yang menyebabkan program transportasi publik tertunda.

Salah satu persoalan yang menjadi evaluasi adalah belum terbitnya SK Wali Kota yang sebelumnya menghambat operasional rute baru pada 2026.

"Sejak sekarang, sejak hari ini, kita juga harus memantau ya. Terus memantau terkait dengan proses penganggaran sekaligus juga pelaksanaan dari anggaran sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam APBD," ujar Aning.

Dia juga meminta proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai jadwal. Kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan layanan juga harus diperhatikan agar kendaraan yang telah disediakan dapat segera dioperasikan.

"Jadi kita mengawal agar proses pengadaan on schedule kemudian juga SDM yang digunakan untuk pelaksanaan rute baru tersebut juga tersedia dengan baik, begitu ya," katanya.

Dia mengatakan seluruh keluhan masyarakat perlu dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah kota.

Dengan begitu, perbaikan transportasi publik tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi menjadi bagian dari peningkatan pelayanan secara berkelanjutan.

"Termasuk juga bagaimana semua keluhan masyarakat ini bisa untuk menjadi masukan, saran, dan juga perbaikan yang harus dilakukan terus oleh Pemerintah Kota," tutur Aning.

Komisi C berharap peningkatan alokasi anggaran Dishub pada 2027 diikuti dengan pembenahan fasilitas, peningkatan kenyamanan armada, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Evaluasi terhadap Dishub akan terus dilakukan agar transportasi publik Surabaya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.