Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Surabaya, tvOnenews.com - Peningkatan alokasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya.

Dengan porsi anggaran sebesar 2,37 persen dari total APBD, pemerintah kota diminta memastikan agar peningkatan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan transportasi publik.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat. Mulai dari kenyamanan armada, kondisi pendingin udara atau AC, hingga kualitas pelayanan pengemudi dan petugas pendamping.

Menurutnya, peningkatan anggaran tidak boleh hanya dilihat dari besaran nominal, tapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna transportasi umum.

"Kita pastikan bahwa anggaran 2,37% transportasi publik ini betul-betul bisa untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait dengan transportasi publik, terutama mengenai standar pelayanan minimal ya," ujar Aning, dikutip Jumat (13/11/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan.

Sejumlah keluhan yang perlu dievaluasi antara lain kondisi AC kendaraan, kapasitas pelayanan, serta kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai pengemudi maupun helper.

"Sehingga kita melakukan proses pengawasan sekaligus mendorong dari UPTD terkait untuk betul-betul mengawal standar pelayanan minimal itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub," katanya.

Di samping kualitas armada, Komisi C turut menyoroti ketersediaan fasilitas halte yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penumpang.

Sekitar 150 Halte Wajib Dipenuhi

Aning mengatakan kebutuhan halte di Surabaya mencapai sekitar 150 titik. Akan tetapi, saat ini realisasi fasilitas tersebut masih sekitar 50 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian karena halte merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi publik.

Agar masyarakat merasa nyaman saat menunggu kendaraan, kata dia, keberadaan tempat duduk, peneduh, dan fasilitas pendukung lainnya dibutuhkan.

"Kita sudah ingatkan betul bahwa ada sekitar 150 halte harus dipenuhi dan sekarang masih sekitar 50 persennya yang terpenuhi, begitu," ungkap Aning.

Menurut dia, keterbatasan anggaran pemerintah kota menjadi salah satu kendala dalam memenuhi seluruh kebutuhan fasilitas tersebut.

Oleh karenanya, Komisi C mendorong Pemkot Surabaya untuk mencari alternatif pembiayaan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai institusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sehingga kita mendorong kepada pemerintah kota untuk melakukan kerjasama, kolaborasi dengan seluruh institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi ketercukupan halte," jelasnya.

Aning menegaskan fungsi pengawasan Komisi C tidak hanya dilakukan saat pembahasan anggaran, tetapi juga selama pelaksanaan program di lingkungan Dishub Surabaya.

Menurut dia, setiap program yang telah masuk dalam APBD harus dikawal agar berjalan sesuai perencanaan. Termasuk memastikan tidak ada hambatan administratif maupun teknis yang menyebabkan program transportasi publik tertunda.

Salah satu persoalan yang menjadi evaluasi adalah belum terbitnya SK Wali Kota yang sebelumnya menghambat operasional rute baru pada 2026.

"Sejak sekarang, sejak hari ini, kita juga harus memantau ya. Terus memantau terkait dengan proses penganggaran sekaligus juga pelaksanaan dari anggaran sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam APBD," ujar Aning.

Dia juga meminta proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai jadwal. Kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan layanan juga harus diperhatikan agar kendaraan yang telah disediakan dapat segera dioperasikan.

"Jadi kita mengawal agar proses pengadaan on schedule kemudian juga SDM yang digunakan untuk pelaksanaan rute baru tersebut juga tersedia dengan baik, begitu ya," katanya.

Dia mengatakan seluruh keluhan masyarakat perlu dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah kota.

Dengan begitu, perbaikan transportasi publik tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi menjadi bagian dari peningkatan pelayanan secara berkelanjutan.

"Termasuk juga bagaimana semua keluhan masyarakat ini bisa untuk menjadi masukan, saran, dan juga perbaikan yang harus dilakukan terus oleh Pemerintah Kota," tutur Aning.

Komisi C berharap peningkatan alokasi anggaran Dishub pada 2027 diikuti dengan pembenahan fasilitas, peningkatan kenyamanan armada, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Evaluasi terhadap Dishub akan terus dilakukan agar transportasi publik Surabaya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Jadi Insyaallah totalitas Komisi C untuk terus melakukan proses evaluasi di Dinas Perhubungan agar transportasi publik Kota Surabaya ini sesuai dengan harapan dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Surabaya," pungkasnya.