- Ilustrasi AI/ChatGPT
Kabar Terbaru BSU 2026, Benarkah Tinggal Tunggu Transfer?
Berdasarkan ketentuan dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar dapat ditetapkan sebagai penerima BSU.
Berikut kriteria utamanya:
Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk pekerja di daerah dengan upah minimum lebih tinggi, batas upah mengikuti ketentuan UMK atau UMP yang berlaku.
Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU. Kelompok ini menjadi salah satu prioritas dalam penetapan penerima.
Perlu diperhatikan, memenuhi kriteria tersebut tidak otomatis menjamin pekerja mendapatkan BSU. Pemerintah tetap harus melakukan pemeriksaan dan menetapkan data penerima berdasarkan hasil verifikasi.
Cara Cek Status Penerima BSU 2026 Lewat Link Resmi
Pekerja dapat memantau informasi terbaru mengenai BSU melalui situs resmi Kemnaker di alamat berikut:
Pada laman tersebut tersedia menu pengecekan NIK penerima BSU. Namun, hingga Senin (16/11/2026), mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 belum diumumkan secara resmi dan fitur tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kelolosan penerima.
Kemnaker menyatakan bahwa tata cara pengecekan akan disampaikan melalui kanal resminya.
Oleh karena itu, pekerja sebaiknya tidak sembarangan memasukkan NIK maupun data pribadi ke situs lain yang mengaku menyediakan layanan pengecekan BSU.
Pekerja juga dapat menanyakan informasi kepesertaan dan data yang dilaporkan perusahaan kepada bagian HRD. Namun, konfirmasi tersebut bukan pengganti penetapan resmi penerima BSU oleh pemerintah.
Mengingat proses administrasi dan verifikasi masih berjalan, masyarakat diimbau untuk terus memantau pengumuman Kemnaker.
Hindari tautan mencurigakan yang meminta biaya, PIN, kata sandi, maupun kode OTP dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.
(tsy)