- istimewa
Kemenhut Perkuat Kerja Sama Internasional untuk Perangi Kejahatan Satwa Liar
Lombok, tvOnenews.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kerja sama lintas negara untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan internasional.
Upaya ini dilakukan melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas investigasi, serta pertukaran informasi antarnegara guna membongkar jaringan perdagangan ilegal satwa liar hingga ke aktor yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut.
Seruan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, dalam pembukaan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/11/2026).
Indonesia menjadi tuan rumah bersama konferensi yang berlangsung pada 16–20 November 2026 tersebut melalui kemitraan dengan World Bank Group dan United Nations Development Programme (UNDP).
Kegiatan ini mempertemukan lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman terhadap satwa liar.
Kejahatan terhadap satwa liar telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati dunia.
Hilangnya habitat, perburuan, perdagangan ilegal, serta konflik antara manusia dan satwa tidak hanya mengancam populasi satwa di suatu negara, tetapi juga mempercepat penurunan keanekaragaman hayati secara global.
Di sisi lain, perdagangan ilegal satwa liar telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi lintas negara yang dapat berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.
Kondisi ini menuntut penanganan yang lebih komprehensif melalui sinergi perlindungan habitat, penegakan hukum, dan kerja sama internasional.
“Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Para pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi untuk menjalankan jaringan perdagangan ilegal. Karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapinya sendirian,” kata Dwi Januanto.
“Kita harus memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan ini. Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor yang mengendalikan dan membiayai kejahatan,” tegasnya.
Dwi Januanto menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman berkelanjutan dalam pelaksanaan GWP melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF).
Kerja sama tersebut dimulai melalui proyek Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species (CIWT) pada GEF-6 yang berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar.