- istimewa
Kemenhut Perkuat Kerja Sama Internasional untuk Perangi Kejahatan Satwa Liar
Lombok, tvOnenews.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kerja sama lintas negara untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan internasional.
Upaya ini dilakukan melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas investigasi, serta pertukaran informasi antarnegara guna membongkar jaringan perdagangan ilegal satwa liar hingga ke aktor yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut.
Seruan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, dalam pembukaan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/11/2026).
Indonesia menjadi tuan rumah bersama konferensi yang berlangsung pada 16–20 November 2026 tersebut melalui kemitraan dengan World Bank Group dan United Nations Development Programme (UNDP).
Kegiatan ini mempertemukan lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman terhadap satwa liar.
Kejahatan terhadap satwa liar telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati dunia.
Hilangnya habitat, perburuan, perdagangan ilegal, serta konflik antara manusia dan satwa tidak hanya mengancam populasi satwa di suatu negara, tetapi juga mempercepat penurunan keanekaragaman hayati secara global.
Di sisi lain, perdagangan ilegal satwa liar telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi lintas negara yang dapat berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.
Kondisi ini menuntut penanganan yang lebih komprehensif melalui sinergi perlindungan habitat, penegakan hukum, dan kerja sama internasional.
“Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Para pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi untuk menjalankan jaringan perdagangan ilegal. Karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapinya sendirian,” kata Dwi Januanto.
“Kita harus memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan ini. Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor yang mengendalikan dan membiayai kejahatan,” tegasnya.
Dwi Januanto menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman berkelanjutan dalam pelaksanaan GWP melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF).
Kerja sama tersebut dimulai melalui proyek Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species (CIWT) pada GEF-6 yang berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar.
Program ini kemudian dilanjutkan melalui Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species (CONSERVE) pada GEF-7 yang memperkuat perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, dan penghidupan masyarakat.
Selanjutnya, pada GEF-8, Indonesia melaksanakan Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi Sectors Engagement (LEVERAGE) yang diarahkan pada penguatan sistem penegakan hukum, kemampuan investigasi, dan kerja sama multipihak.
Kesinambungan ketiga program tersebut menunjukkan perkembangan pendekatan Indonesia dalam mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar.
Dwi Januanto menegaskan, pengalaman Indonesia dalam tiga fase GWP menjadi landasan untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus mendorong langkah konkret dalam melindungi satwa liar.
“Pengalaman Indonesia melalui CIWT, CONSERVE, hingga LEVERAGE menunjukkan bahwa penegakan hukum dan konservasi harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa menjaga habitatnya, dan kita tidak dapat mempertahankan habitat tanpa menghentikan aktivitas ilegal yang mengancamnya,” katanya.
“Melalui GWP, Indonesia mendorong penguatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan kerja sama antarnegara yang menghasilkan tindakan nyata di lapangan. Perlindungan satwa liar merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan tanggung jawab dan kontribusi setiap negara,” lanjut Dwi Januanto.
Sementara itu, Resident Representative UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menekankan bahwa keberhasilan konservasi juga ditentukan oleh keterkaitan antara perlindungan alam dan kehidupan masyarakat.
Pengalaman pelaksanaan GWP menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, petugas perlindungan hutan, dan perempuan, serta penguatan kelembagaan untuk memastikan upaya konservasi memberikan manfaat yang berkelanjutan.
“Penegakan hukum tetap sangat penting, tetapi penegakan hukum saja tidak cukup. Kejahatan terhadap satwa liar, hilangnya habitat, dan konflik antara manusia dengan satwa berkaitan erat dengan penggunaan lahan, mata pencaharian, tata kelola, dan hubungan masyarakat dengan alam,” kata Sara.
“Konservasi harus menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian, memperkuat peran perempuan, membangun kepercayaan, serta memastikan bahwa kemitraan yang dibangun menghasilkan perubahan nyata yang bertahan dalam jangka panjang,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa NTB memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kekayaan tersebut antara lain rusa timor sebagai fauna identitas daerah, beragam burung endemik Pulau Lombok, hingga habitat hiu paus di Teluk Saleh yang menjadi aset penting bagi konservasi dunia.
“Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menjadikan ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas sebagai landasan pembangunan, sehingga alam tetap lestari, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, dan warisan ekologis ini dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang,” ungkap Indah Dhamayanti Putri.
Konferensi GWP 2026 menjadi wadah bagi perwakilan pemerintah, lembaga internasional, mitra pembangunan, sektor swasta, dan praktisi konservasi untuk bertukar pengalaman serta memperkuat kolaborasi dalam memerangi kejahatan terhadap satwa liar.
Kemenhut menegaskan bahwa kerja sama internasional merupakan bagian penting dari strategi pemberantasan kejahatan satwa liar, khususnya dalam menghadapi jaringan perdagangan ilegal yang beroperasi lintas negara.
Melalui penegakan hukum yang kuat, peningkatan kapasitas investigasi, dan kemitraan antarnegara, Indonesia terus mendorong perlindungan keanekaragaman hayati agar hutan tetap menjadi habitat yang aman bagi satwa liar, sumber kehidupan bagi masyarakat, serta warisan berharga bagi generasi mendatang. (muu)