- Tim tvOnenews/Syifa Aulia
Siap Bahas RUU Penyadapan dengan Jamintel dan Akademisi, Habiburokhman: Kita Gas
Jakarta ,tvOnenews.com- Komisi III DPR RI tengah mendorong pembahasan RUU Penyadapan bersama Polri dan pihak-pihak terkait. Regulasi yang dinilai semakin mendesak di tengah berkembangnya kasus dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan yang berpotensi mengancam hak privasi dan keamanan komunikasi masyarakat.
Ketua Komisi III, Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU Penyadapan sebenarnya menjadi perhatian sejak periode DPR sebelumnya. Bahkan, kegiatan pendalaman telah dilakukan, termasuk studi perbandingan dengan sejumlah negara untuk mempelajari mekanisme dan aturan penyadapan yang berlaku.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
- (ANTARA/HO-Polri TV)
Saat ini, kata Habiburokhman, kasus penyadapan ilegal semakin memperlihatkan pentingnya kehadiran payung hukum yang jelas. Masyarakat perlu mendapatkan jaminan bahwa teknologi penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak tertentu.
Sebagai langkah konkret, Komisi III pun menggelar rapat bersama Polri. Dalam waktu dekat juga, ingin meminta pandangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta kalangan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ungkapnya.
Ia menilai, penyadapan tanpa dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang transparan dapat menjadi ancaman serius terhadap kebebasan serta hak konstitusional warga negara.
“Makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu, dikutip dari laman dpr.go.id.
Dengan pelibatan berbagai pihak diharapkan menghasilkan regulasi yang komprehensif dan mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak masyarakat.
Perlu diketahui, urgensi pembahasan RUU ini semakin menjadi perhatian setelah terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Berdasarkan informasi penanganan perkara yang disampaikan DPR pada 6 November 2026, Polri telah menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur yang sah, termasuk dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Penetapan empat tersangka tersebut,.menjadi pengingat bahwa penyadapan ilegal bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur, melainkan juga menyangkut perlindungan privasi, keamanan informasi negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Meski demikian, status tersangka tidak berarti seseorang telah terbukti bersalah.
Proses pembuktian tetap berjalan melalui mekanisme peradilan. Karena itu, percepatan RUU Penyadapan menjadi penting agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan setiap tindakan aparat memiliki landasan hukum yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.(klw)