- Polri.go.id
Dugaan Kekerasan Seksual Seret Nama Bupati Kupang, Dua Inisial Ini Disebut
Jakarta, tvOnenews.com - Ada dua inisial yang disebut dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede (YL).
Dua inisial nama, yakni EK dan LS disebut berdasarkan konstruksi awal perkara. Adapun dugaan kasus ini melibatkan seorang perempuan berinisial RWM (21) sebagai korban dan seorang pejabat publik berinisial YL sebagai pihak terlapor.
Peristiwa berawal pada 11 November 2026 malam. Saat itu, RWM diajak oleh seseorang berinisial EK dengan tujuan mendapatkan pekerjaan.
RWM bersama EK dan LS pun menuju lokasi kejadian, yakni rumah jabatan Bupati Kupang.
Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, RWM diduga tidak diberitahukan terlebih dahulu soal apa tujuan sebenarnya dari perjalanannya bersama EK dan LS.
Sesampainya di rumah jabatan Bupati Kupang, RWM diduga mengalami tindakan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor.
Atas peristiwa tersebut, korban akhirnya melapor ke polisi. Laporan polisi yang dilayangkan korban diterima pada 12 November 2026 dengan Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto mengatakan Polda NTT berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara profesional, prosedural, dan transparan.
"Kami memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang status maupun jabatan,” katanya saat konferensi pers di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).
Reza mengatakan olah TKP telah dilakukan pada 16 November 2026 di rumah jabatan yang berada di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Di samping itu, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan para pihak terkait, tapi juga menerapkan pendekatan scientific crime investigation.
Dalam perkara ini, sambung dia, dugaan perbuatan tersebut mengarah pada penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Adapun ancaman pidananya, yakni pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.