- Bagus Ahmad Rizaldi-Antara
DPR Serap Aspirasi Pakar, Akademisi hingga Masyarakat soal RUU Penyadapan
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi III DPR RI menyerap aspirasi dari berbagai kalangan mulai dari pakar hukum, akademisi, hingga masyarakat untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Adapun sebelumnya, Komisi III DPR RI sudah menggelar rapat RUU Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada Senin (16/11/2026) lalu.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut dia, aspirasi-aspirasi yang disampaikan sejumlah pihak itu akan digunakan untuk memperkaya poin-poin yang diatur dalam RUU tersebut.
"Mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan, itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III," ujarnya.
Dia menyebut pimpinan DPR akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian DPR RI agar RUU tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang ada.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut akhir-akhir ini perhatian masyarakat tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara yang dilakukan oknum aparat penegak hukum.
Menurut Habiburokhman, permasalahan tersebut merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan.
Pada prinsipnya, sambung dia, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas.
Di sisi lain, Habiburokhman menyebut penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.
Menurutnya, penyadapan merupakan kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, yakni hak privasi. (ant/nsi)