- Antara
Menko Yusril Sebut Hingga Hari Ini Presiden Prabowo Belum Serahkan Nama Cawapres
Jakarta, tvOnenews.com - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum menyetorkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) kepada MPR.
Hal ini disampaikan Yusril seiring dengan pergeseran jadwal pemilihan Wapres yang semula direncanakan pada 2 Desember, kini diundur menjadi 9 Desember 2026.
"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 Desember (seharusnya 25 November) adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," ujar Yusril kepada awak media di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Yusril mengungkapkan, belum adanya nama yang diajukan disebabkan oleh ketatnya agenda luar negeri Presiden.
Saat ini, Prabowo tengah mengikuti KTT ASEAN di Manila dan dilanjutkan dengan KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden dijadwalkan baru akan tiba kembali di Tanah Air pada Jumat (19/11).
Berdasarkan regulasi yang berlaku—meliputi UUD 1945, UU Pemilu, UU MD3, dan Tata Tertib MPR—Presiden wajib mengajukan dua kandidat paling lambat 14 hari sebelum hari pemungutan suara.
Jika tetap mengikuti jadwal awal, maka tenggat waktu penyerahan nama akan jatuh pada 18 November, yang dinilai tidak memberikan ruang cukup bagi Presiden untuk berkomunikasi dengan partai koalisi.
"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," tambah Yusril.
Meskipun sudah sempat ada pertemuan di Istana Bogor, ia menegaskan bahwa rapat formal dengan partai koalisi pengusung Pilpres 2024 terkait usulan nama tersebut belum dilakukan.
Sesuai aturan UU MD3, bakal calon harus diusulkan oleh partai politik pengusung agar memenuhi syarat administratif dan menghindari cacat hukum di masa depan.
Menanggapi munculnya sejumlah nama di publik, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Yusril menilai hal tersebut hanya sebagai dinamika demokrasi informal.
Ia menegaskan bahwa penentuan dua nama calon merupakan hak prerogatif penuh Presiden.
"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," pungkasnya.
Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon paling lambat 25 November, pihak MPR akan melakukan verifikasi dokumen selama dua pekan sebelum akhirnya menggelar pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara tertutup. (ant/dpi)