- Antara
Kapolri Tegaskan Belum Ada Tersangka Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden
Jakarta, tvOnenews.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga kalangan pengusaha.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Belum, belum (penetapan tersangka). Masih dalam proses,” tegas Jenderal Suyudi.
Kapolri menjelaskan bahwa tim khusus (Timsus) penyidik yang dipimpin langsung oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, saat ini tengah bekerja intensif mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna menguatkan konstruksi perkara.
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” imbuhnya.
Meskipun belum menetapkan tersangka, Polri tercatat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung RI.
Berdasarkan data yang tercantum pada laman resmi cms-publik.kejaksaan.go.id yang diakses Selasa sore, Kejaksaan mencatat SPDP tersebut dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.
Dalam dokumen SPDP tersebut, penyidik menyangkakan sejumlah pasal berlapis, yakni:
- Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023 (terkait dugaan tindak pidana makar)
- Pasal 196 ayat (1) KUHP Tahun 2023
- Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d KUHP Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
Berbeda dengan Klaster Penyadapan Ilegal yang Sudah Tetapkan 4 Tersangka
Sebagai informasi, penyidikan dugaan makar ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari perkara pokok dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang sebelumnya telah diusut Bareskrim Polri.
Dalam klaster perkara penyadapan dan akses ilegal tersebut, penyidik Bareskrim Polri diketahui telah menetapkan empat orang tersangka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.