- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Sidang Etik Selesai, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Keluar dengan Tangan Diborgol
Jakarta, tvOnenews.com - Tersangka Eko Hadi Santoso selesai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Divpropam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) hari ini, terkait pelanggaran kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan tvOnenews.com, terlihat Eko keluar dari ruang sidang sekitar pukul 18.45 WIB. Tampak Eko dikawal oleh sejumlah anggota Brimob Mabes Polri berpakaian lengkap dan juga anggota Divpropam Mabes Polri.
Terlihat Eko mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan bertuliskan 02 di sebelah kiri. Kemudian tangan Eko tampak menggunakan borgol tali ties berwarna merah.
Namun, raut wajah Eko tidak terlihat jelas, sebab dirinya menggunakan masker berwarna hitam.
Saat ditanya oleh sejumlah awak media, Eko tidak melontarkan sepatah kata pun. Selanjutnya Eko masuk ke dalam mobil rantis Brimob.
Diketahui bahwa sidang ini berlangsung sekitar sembilan jam yakni dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
Sidang ini dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo, sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Kemudian didampingi oleh Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan,sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.
Selanjutnya juga terdapat anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Untuk diketahui, Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.
Kemudian tersangka yang keempat yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.
Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (ars/dpi)