- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Dipecat dari Polri Terkait Penyadapan Presiden, Eko Hadi Ajukan Banding
Jakarta, tvOnenews.com - Tersangka Eko Hadi Santoso mengajukan banding usai diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) akibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, usai tersangka menjalani sidang kode etik profesi polri (KKEP) di Gedung Divpropam Polri, pada Selasa (17/11/2026).
“Dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo.
Lebih lanjut, Trunoyudo menjelaskan bahwa dalam sidang etik tersebut, terduga pelanggar EHS menghadirkan sebanyak 9 saksi.
Salah satu saksi adalah atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu adalah saksi yang meringankan atas nama Saudari DR.
Trunoyudo mengatakan bahwa terduga pelanggar terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural.
Atas perbuatannya, tersangka melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 5 ayat 1 huruf c dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf d dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf f dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf a dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Untuk diketahui, Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.
Kemudian, tersangka yang keempat yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.
Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (ars/dpi)