- ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/wsj
Silmy Karim Klaim Dirinya Hentikan Pungli Izin Tinggal WNA
Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengeklaim telah menghentikan pungutan liar (pungli) dalam layanan keimigrasian saat dirinya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023.
Hal itu diungkap terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
"Saya menghentikan dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada surat edaran pada 2024," kata Silmy.
Ia menegaskan dirinya tidak terlibat dalam praktik tersebut dan juga membantah tuduhan memerintahkan pemungutan uang dari pemohon izin tinggal WNA.
"Tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Silmy Karim setelah salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK, Yohannes Sri Windarto, mengungkapkan bahwa praktik pengumpulan uang dari pemohon keimigrasian telah berlangsung sejak sebelum 2018.
Yohannes yang merupakan anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengaku mengumpulkan uang yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket" dari pemohon sejak tahun 2018 hingga 2025.
Sementara itu, kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan praktik pungutan itu merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan.
Ia juga mengatakan keterangan saksi menunjukkan bahwa Silmy Karim berupaya menghentikan praktik tersebut.
"Jadi, memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," ujar Dodi.
Menurut Dodi, kliennya menginisiasi penerapan sistem pengurusan perizinan keimigrasian secara daring melalui aplikasi setelah menjabat dirjen Imigrasi.
Ia juga merujuk Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 tertanggal 7 Oktober 2024 yang ditandatangani Silmy Karim, yang isinya menginstruksikan agar seluruh layanan melalui Molina dilaksanakan secara daring tanpa tatap muka.
Dalam perkara tersebut, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.
Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.