- Antara
Komisi III DPR Setujui Laporan Timus-Timsin RUU Perampasan Aset
Jakarta, tvOnenews.com – Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta konfirmasi anggota Panitia Kerja (Panja) dan dijawab setuju oleh peserta rapat.
"Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari Timus dan Timsin dapat disetujui?" ujar Habiburokhman yang langsung disambut kata setuju oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI.
Habiburokhman menegaskan bahwa disetujuinya laporan Timus dan Timsin menandai berakhirnya seluruh rangkaian rapat di tingkat Panja untuk membahas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
- Antara
Tahapan legislasi selanjutnya akan bergulir ke rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
"Tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 WIB siang ini," kata Habiburokhman.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra memaparkan bahwa Timus dan Timsin telah menuntaskan seluruh mandat perbaikan redaksional sekaligus melakukan penyisiran komprehensif terhadap substansi naskah RUU.
Langkah tersebut mencakup sinkronisasi antar-pasal, pengacuan pasal, penyesuaian ketentuan terkait, hingga penyelarasan bagian penjelasan agar tidak menimbulkan pertentangan maupun perbedaan penafsiran hukum.
"Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," pungkas Soedeson.