- Antara
Komisi III DPR Finalisasi RUU Perampasan Aset: Siap Dibawa ke Rapat Paripurna
Jakarta, tvOnenews.com – Komisi III DPR RI resmi memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana setelah melalui rangkaian pembahasan substansi secara mendalam.
Dalam proses tersebut, nomenklatur beleid ini juga disepakati berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan bahwa Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah merampungkan tugasnya dalam merumuskan seluruh hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
"Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," ujar Soedeson di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
- dpr.go.id
Soedeson memaparkan, Timus dan Timsin turut melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) guna memastikan kesesuaian tata bahasa dan kaidah hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Perbaikan menyeluruh dilakukan mencakup ketepatan frasa, tanda baca, konsistensi penomoran, hingga sistematika penulisan.
"Timus dan Timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," jelasnya.
Selain melaporkan penyelarasan pasal serta perubahan nomenklatur RUU, Soedeson menyerahkan hasil kerja Timus dan Timsin kepada Panja Komisi III DPR RI untuk segera diputuskan bersama.
"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," kata Soedeson.
Sesuai agenda, Komisi III DPR RI menuntaskan tahapan pembicaraan tingkat pertama pada hari ini agar RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat segera dibawa ke tahap berikutnya, yakni Rapat Paripurna DPR RI, untuk disetujui menjadi undang-undang.