- Pemprov DKI Jakarta
ASN Fungsional Pranata Perizinan Bakal Dapat Tunjangan Jabatan
Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2026 yang mengatur tunjangan jabatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal tersebut turut disampaikan secara langsung oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
La Ode memapatkan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan perizinan ASN khususnya di daerah.
"Ada kabar gembira terkait peningkatan kesejahteraan bagi para ASN, khususnya yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Perizinan," kata La Ode dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 110 Tahun 2026 yang mengatur tunjangan jabatan bagi Penata Perizinan, sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan di daerah," tambahnya.
- Istimewa
La Ode menekankan pentingnya penguatan kelembagaan PTSP sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya PTSP bukan sekadar tempat mengurus dokumen perizinan, melainkan menjadi wajah pertama pemerintah di mata masyarakat dan investor.
"PTSP bukan sekadar loket. PTSP adalah gerbang investasi daerah. Dulu, warga harus keliling lima kantor untuk satu izin. Sekarang, cukup satu pintu," katanya.
La Ode mamaparkan penguatan PTSP perlu diikuti dengan kepastian waktu, biaya, hukum, serta persyaratan dalam proses perizinan.
Hal ini penting agar para pelaku usaha memiliki kepercayaan untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya.
La Ode menyebut terdapat empat kepastian yang harus diberikan PTSP kepada masyarakat dan investor berupa kepastian waktu dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, kepastian biaya melalui sistem OSS, kepastian hukum melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin yang sah, serta kepastian persyaratan yang tidak berubah-ubah.
"Kalau empat ini terpenuhi, UMKM berani buka usaha, berani pinjam modal ke bank, berani rekrut karyawan," katanya.
Di sisi lain, La Ode turut mengungkapkan capaian 2026 berupa 76 persen kinerja PTSP dan Pelayanan Perizinan Berusaha (PPB) berkategori baik dan sangat baik.
Selain itu, terdapat 313 Mal Pelayanan Publik (MPP), dengan 211 MPP Digital siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, sebanyak 95 persen pengaduan pelayanan publik telah ditindaklanjuti.
La Ode menargetkan realisasi investasi pada 2026 meningkat 25 persen serta target 80 persen izin dapat diterbitkan dalam waktu kurang dari tujuh hari dan seluruh layanan perizinan terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
"Data kita menunjukkan tren investasi terus naik. Target kita tahun 2026: realisasi investasi naik 25 persen, dengan 80 persen izin terbit di bawah tujuh hari," katanya.
La Ode menambahkan pemerataan investasi juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan.
Dia mengungkapkan, pada 2025 sebanyak 51,3 persen investasi berada di luar Pulau Jawa dengan nilai mencapai Rp991,2 triliun.
Sementara hingga September 2026, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target.
"Investasi tidak boleh hanya menumpuk di kota. Kalau hanya di kota, ketimpangan akan semakin lebar," tegasnya.
Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah memperkuat layanan PTSP melalui digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan jemput bola hingga ke desa dan wilayah terpencil.
"Jangan tunggu warga datang, kita yang datang," pungkasnya. (raa/amr)