news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Ketua RT RT 011/007, Cipete, Jaksel Muhammad Indra Prasetyo menjelaskan sosok Irjen Pol Eko Hadi di lingkungan rumah..
Sumber :
  • tvOnenews.com/Adinda-Rizki Amana

Ketua RT 'Blak-blakan' Soal Sosok Irjen Eko Hadi di Lingkungan

Penyidik Bareskrim Polri menggeledah kediaman diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso yang berada di kawasan Jalan Saidi II, Cipete Utara, Jakarta Selatan (Jaksel)
Rabu, 18 November 2026 - 19:03 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com — Penyidik Bareskrim Polri menggeledah kediaman diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso yang berada di kawasan Jalan Saidi II, Cipete Utara, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa (17/11/2026) malam.

Ketua RT 011/007 Muhammad Indra Prasetyo mengkonfirmasi adanya penggeladahan yang dilakukan oleh kepolisian di lingkungannya.

"Memang tadi malem sekitar jam sembilan lah ada pihak dari kepolisian yang datang ke sini, ke rumah saya, menunjukkan surat tugas ya, seperti itu ya," kata Indra kepada awak media, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Indra mengatakan jika penggeladahan yang dilakukan berlangsung pada malam hari dengan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap.

Ketua RT RT 011/007, Cipete, Jaksel Muhammad Indra Prasetyo menggambarkan suasana penggeladahan kediaman milik wargamya, Selasa (17/11/2026) malam.
Sumber :
  • tvOnenews.com/Rizki Amana

Menurutnya dirinya diminta hadir oleh kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan yang berlangsung.

"Memang ada personil dari Brimob ya yang saya lihat. Penggeledahan sampai jam sebelasan lah," ungkapnya.

Di sisi lain, Indra turut mengungkap sosok Eko Hadi jika berada di lingkungan warga setempat. Ia menyebut jika Eko Hadi sempat mengikuti kegiatan warga sekitar.

"Dikarenakan dengan kesibukan beliau, jadi beliau hanya bisa hadir di acara warga hanya sesekali," katanya.

Diketahui, Bareskrim Polri melakukan penggeladahan berkaitan dengan dugaan kasus makar Jenderal Listyo Sigit Cs.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan kediaman digeledah pihaknya itu diduga milik dari Eko Hadi yang dijadikan posko dalam dugaan perkara itu.

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH," ujar Susatyo saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Irjen Eko Hadi seusai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di Divpropam Mabes Polri, pada Selasa (17/11/2026).
Sumber :
  • tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira

Polri turut mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan makar yang terjadi. 

Sebelumnya diberitakan, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik mengendus perbuatan makar dalam perkara itu.

"Kami telah menerbitkan laporan polisi bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar," kata Susatyo di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).

"Dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan atau untuk melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," lanjutnya.

Bukan dasar sepihak Polri turut mengendus Listyo Sigit Cs terindikasi melakukan makar terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini.

Pasalnya, kesimpulan itu didapat penyidik usai melibatkan sejumlah saksi ahli dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal itu.

"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya. Kemudian hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara," ungkapnya.

Susatyo pun mengakui jika keempat tersangka kini telah dikenakan pasal dugaan tindak pidana makar.

"Pasal 191 KUHP dan atau pasal 193 KUHP dan atau pasal 196 KUHP juncto pasal 160 KUHP juncto pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana," katanya.

Diketahui, keempat tersangka dugaan penyadapan ilegal itu yakni Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).

Sementara, Slamet Uliandi dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/amr)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral