news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Irjen Eko Hadi seusai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di Divpropam Mabes Polri, pada Selasa (17/11/2026)..
Sumber :
  • tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira

Polri Duga Ada Sejumlah Lokasi 'Posko' Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Polri mengaku tengah mendalami dugaan makar buntut dari perkara penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit Cs. Dirtipidum Bareskrim Polri Brig-
Rabu, 18 November 2026 - 20:53 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com — Polri mengaku tengah mendalami dugaan makar buntut dari perkara penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit Cs.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengakui adanya pemeriksaan sejumlah posko yang jadi markas dari dugaan makar itu.

"Kemarin ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," kata Susatyo kepada awak media, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Susatyo menjelaskan pengeledahan dilakukan dalam upaya kelengkapan mengusut dugaan perkara makar yang tengah ditangani.

Pihaknya mengakui turut menyita sejumlah barang bukti dari penggeladahan sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar tersebut.

Kemudian juga selain posko di sana, juga ada beberapa posko lain untuk kelengkapan. Kendati dirinya belum merinci secara detail mengenai barang bukti yang didapat dari penggeledahan tersebut.

"Nanti disampaikan pada saat ininya menyampaikan," katanya.

Polri turut mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainha Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan makar yang terjadi. 

Sebelumnya diberitakan, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik mengendus perbuatan makar dalam perkara itu.

"Kami telah menerbitkan laporan polisi bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar," kata Susatyo di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).

"Dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan atau untuk melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," lanjutnya.

Bukan dasar sepihak Polri turut mengendus Listyo Sigit Cs terindikasi melakukan makar terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini.

Penampakan Tersangka Eko Hadi Usai Jalani Sidang Etik, Pakai Baju Tahanan dan Tangan Diborgol Kabel Ties.
Sumber :
  • tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira

Pasalnya, kesimpulan itu didapat penyidik usai melibatkan sejumlah saksi ahli dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal itu.

"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya. Kemudian hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara," ungkapnya.

Susatyo pun mengakui jika keempat tersangka kini telah dikenakan pasal dugaan tindak pidana makar.

"Pasal 191 KUHP dan atau pasal 193 KUHP dan atau pasal 196 KUHP juncto pasal 160 KUHP juncto pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana," katanya.

Diketahui, keempat tersangka dugaan penyadapan ilegal itu yakni Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).

Sementara, Slamet Uliandi dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/amr)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral