- Antara
Menko Yusril Tegas Sebut Dugaan Penyadapan Presiden Kuat Mengarah ke Upaya Makar
Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI kini memasuki babak baru yang lebih serius.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa penyidikan kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Pihak Polri dijadwalkan akan melakukan gelar perkara pada Kamis (19/11) untuk mendalami temuan tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan, benang merah antara aksi penyadapan dan rencana makar tampak semakin jelas.
Forum gelar perkara nanti akan menjadi wadah krusial bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk membedah keterkaitan antarpihak sekaligus menguji bukti yang ada.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” tegas Yusril di Jakarta, Rabu (18/11).
Terkait upaya hukum, Yusril memastikan bahwa terbitnya SPDP belum otomatis menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebab penetapan status tersebut harus tetap berpijak pada minimal dua alat bukti permulaan.
Namun, ia tidak menampik bahwa gelar perkara bisa memicu penambahan pasal makar bagi tersangka yang sudah ada atau bahkan memunculkan nama-nama tersangka baru.
Dalam proses pengumpulan bukti, penyidik sempat menemukan upaya penghapusan data secara sengaja di komputer milik pihak terkait.
Meski begitu, sebagian besar rekaman pembicaraan di ponsel berhasil diselamatkan dan kini sedang didalami oleh kepolisian.
Lebih jauh, Yusril menekankan bahwa dalam KUHP Nasional, tindakan makar tidak hanya dipandang saat perbuatan sudah tuntas, tetapi mencakup tahapan pemufakatan jahat dan perbuatan permulaan. Karena itulah, penyidik perlu membongkar tuntas motif di balik penyadapan ini.
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” tambahnya.
Motif yang sedang diselidiki mencakup berbagai kemungkinan ekstrem, mulai dari niat membahayakan nyawa Presiden, melumpuhkan tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan wilayah NKRI.