news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (19/11/2026).
Sumber :
  • Tangkapan layar

Puan Tegaskan Pengesahan RUU Perampasan Aset Bukan Karena Desakan dan Dipaksa

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan karena desakan dan paksaan.
Kamis, 19 November 2026 - 11:43 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan karena desakan dan paksaan.

Adapun setelah 18 tahun bergulir di parlemen, RUU Perampasan Aset disahkan pada Kamis (19/11/2026) dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Sebelum mengambil keputusan, Puan menyebut pengesahan dilakukan setelah RUU selesai disusun sebaik-baiknya.

"Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Penyusunan ini, sambung dia, mengedepankan prinsip partisipasi publik. Setidaknya lewat 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Di samping itu, untuk menyerap masukan dari seluruh elemen masyarakat terkait rancangan ini, Komisi III DPR RI sudah melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.        

"Juga sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP," terangnya.

Dia berharap RUU Perampasan Aset dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?," tanya Puan.

“Setuju,” jawab setiap fraksi disusul dengan ketukan palu. (ant/nsi)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral