- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Polri Periksa 59 Saksi Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal - Makar Listyo Sigit Cs
Jakarta, tvOnenews.com — Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang juga terindikasi perkara makar.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya telah melakukan puluhan saksi dalam dugaan perkara dengan tersangka Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Cs.
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton ya selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo kepada awak media, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
- tvOnenews.com/Rizki Amana
Susatyo menuturkan dalam upaya mengungkap secara utuh perkara yang terjadi kepolisian turut menggeledah sejumlah lokasi yang diduga jadi markas penyadapan maupun makar.
Menurutnya dari penggeledahan yang berlangsung kepolisian turut mendapati sejumlah barang bukti.
"Juga menggeledah berbagai tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, juga barang bukti lainnya," jelasnya.
Adapun pada Kamis (19/11/2026) Bareskrim Polri sedang melakukan gelar perkara khusus terkait dugaan makar.
Diberitakan sebelumnya Polri turut mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainha Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan makar yang terjadi.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik mengendus perbuatan makar dalam perkara itu.
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
"Kami telah menerbitkan laporan polisi bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar," kata Susatyo di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
"Dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan atau untuk melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," lanjutnya.
Bukan dasar sepihak Polri turut mengendus Listyo Sigit Cs terindikasi melakukan makar terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini.
Pasalnya, kesimpulan itu didapat penyidik usai melibatkan sejumlah saksi ahli dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal itu.
"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya. Kemudian hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara," ungkapnya.
Susatyo pun mengakui jika keempat tersangka kini telah dikenakan pasal dugaan tindak pidana makar.
"Pasal 191 KUHP dan atau pasal 193 KUHP dan atau pasal 196 KUHP juncto pasal 160 KUHP juncto pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana," katanya.
Diketahui, keempat tersangka dugaan penyadapan ilegal itu yakni Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).
Sementara, Slamet Uliandi dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/amr)