Sumber :
- Genta Tenri Mawangi-Antara
Pasal 15 UU Kementerian Negara Disoal, Pakar: Beri Ruang Presiden Tata Kabinet
Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus pembatasan jumlah maksimal menteri resmi digugat ke Mahkamah Kons
Kamis, 19 November 2026 - 16:49 WIB
"Oleh sebab itu, memberikan fleksibilitas kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan, sepanjang dilakukan dalam kerangka hukum dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan pilihan kebijakan yang sejalan dengan karakter sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD NRI Tahun 1945," pungkas Fahri. (raa/amr)