- Istimewa
Skema Baru Program MBG Era Kepala BGN Sudaryono Tuai Respons Positif Pemda
Jakarta, tvOnenews.com – Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang mencatatkan kinerja baik dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai respons positif dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi menilai kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus efektif bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola program prioritas nasional itu agar manfaatnya diterima masyarakat sesuai standar pemerintah.
"Menurut saya itu bagus, sangat positif," kata Bursah kepada awak media di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Bursah menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan MBG tidak boleh diukur semata-mata dari kuantitas distribusi makanan.
- Istimewa
Kualitas pengelolaan dapur, kebersihan fasilitas, kesegaran bahan baku, hingga keamanan pangan dalam proses pengolahan dan penyajian harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
"Dapurnya harus bersih, higienis, bagus. Semua bahan-bahannya, stok makanan harus fresh. Penyajiannya juga begitu. Hal itu mesti dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi penerima manfaat," ujarnya.
Menurut Bursah, pemerintah daerah yang mampu memenuhi standar kelayakan memang layak menerima apresiasi.
Sebaliknya, daerah atau pelaksana yang masih menyisakan banyak persoalan tidak semestinya memperoleh insentif tanpa evaluasi ketat.
Ia pun mencontohkan pelaksanaan MBG di Kabupaten Lahat yang sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti.
"Itu pantas dapat insentif. Yang banyak bermasalah, jangan dikasih. Di kabupaten kami berjalan dengan baik. Belum pernah terjadi ada masalah. Mudah-mudahan dapat insentif," tegasnya.
- Antara
Wakil Bupati Kendal Apresiasi Skema Baru BGN Tahun 2027
Senada dengan APKASI, Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi menyambut baik dimasukkannya indikator pelaksanaan MBG sebagai salah satu komponen penilaian insentif fiskal. Kebijakan ini diyakini mampu mendorong pengawasan yang lebih intensif di tingkat daerah.
"Kami menyambut baik kebijakan ini. Harapannya, dengan adanya insentif fiskal ini, pelaksanaan MBG di daerah bisa semakin baik, semakin tertib, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak kita di kabupaten Kendal. Artinya juga pemerintah daerah akan melakukan pengawasan lebih intensif sesuai dengan skema BGN yang terbaru," kata Benny.
Benny turut mengapresiasi pembaruan skema program MBG untuk tahun 2027 mendatang yang ditetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, karena dinilai lebih proporsional dan tepat sasaran.
"Skema yang baru ini kami nilai lebih merata dan adil, karena disesuaikan dengan jumlah penerima manfaatnya. Penyalurannya sekarang lebih selektif, agar benar-benar tepat sasaran. Kami menyambut baik kebijakan Kepala BGN ini. Jadi insentif fiskal itu bukan insentif MBG. MBG masuk jadi salah satu komponen yang akan dinilai di dalam insentif fiskal," pungkas Benny. (raa/amr)