- Istimewa
Ukir Sejarah Baru, Indonesia-Norwegia Jalin Perjanjian Karbon Terbesar di Dunia
Jakarta, tvOnenews.com – Indonesia kembali mencatatkan sejarah baru di tingkat global pada sektor perdagangan karbon dalam gelaran Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Pencapaian tersebut ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia–Norwegia.
Perjanjian ini menjadi langkah konkret dalam menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim nasional dengan mekanisme pembiayaan karbon internasional.
Melalui skema tersebut, pendanaan karbon dari kerja sama Indonesia–Norwegia akan dimobilisasi untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang berkontribusi menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa penandatanganan MOPA membuktikan kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.
“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Jumhur di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Jumhur memaparkan bahwa pemerintah terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon secara menyeluruh—mulai dari sistem registri, otorisasi, hingga mekanisme pelaporan dan akuntansi—guna memastikan tidak terjadi penghitungan ganda (double counting) atas capaian pengurangan emisi.
Kemitraan Indonesia–Norwegia Targetkan Penurunan Emisi 12 Juta Ton CO₂
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyatakan bahwa kemitraan ini merupakan salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia yang ditargetkan mampu mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
“Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar. Inilah tujuan utama kolaborasi ini, dan hari ini kita membuktikan bagaimana mekanisme tersebut dapat berjalan dalam praktik nyata,” ujar Sigrun.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian penting dari langkah perseroan menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan pembangunan infrastruktur nyata di dalam negeri.
“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.
Suroso menambahkan bahwa sejak gelaran COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar USD 2,94 miliar dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor, serta memiliki potensi tambahan pembiayaan proyek energi senilai 300 juta dolar AS yang hampir memasuki tahap financial close.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” pungkasnya. (raa/amr)