- Antara
Pabrik BYD di Subang Digeruduk Ormas, Dedi Mulyadi Tegaskan akan Turun Tangan
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana melakukan kunjungan langsung ke pabrik mobil listrik BYD di Subang pada pekan depan.
Langkah ini diambil sebagai upaya mediasi untuk mempertemukan pihak manajemen perusahaan dengan tokoh masyarakat setempat, guna meminimalisasi ketegangan dan mencegah aksi unjuk rasa atau penggerudukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berulang.
Dedi menyoroti adanya kesenjangan komunikasi antara pihak perusahaan dengan warga sekitar.
Menurutnya, konflik di kawasan industri sering kali dipicu oleh pola public relations perusahaan yang cenderung hanya fokus membangun koneksi di tingkat elite, namun abai terhadap masyarakat di lapisan bawah.
"Misalnya gini, dia cukup membangun hubungan dengan level tertentu, nah pada level bawah dia tidak mau membangun hubungan. Nah di Indonesia ini kan cara menyelesaikannya tidak hanya cukup pada level atas penyelesaiannya, level bawahnya harus dirangkul," tegas Dedi, Kamis (19/11).
Bagi Dedi, kunci stabilitas sebuah investasi di daerah adalah hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar.
"Nah kan ini problem. Di daerah-daerah perusahaan yang membangun public relation-nya dengan lingkungannya baik, enggak ada problem," tambahnya.
Sebelumnya, PT BYD Motor Indonesia mengaku sangat terganggu dengan aksi demonstrasi yang terjadi di pabriknya di Subang.
Mereka berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan konflik ini karena stabilitas operasional dianggap sangat vital bagi iklim investasi.
Aksi unjuk rasa di fasilitas produksi BYD Subang memang bukan hal baru. Berbagai tuntutan, mulai dari akses lapangan kerja bagi warga lokal hingga permasalahan lainnya, telah berulang kali memicu gesekan sejak 2025 lalu.
Luther Panjaitan, selaku Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan kepastian dan kenyamanan dalam berinvestasi.
Ia pun berharap pihak berwenang dapat menengahi tuntutan para pendemo agar tidak terjadi misinformasi yang berlarut-larut di tengah masyarakat. (ant/dpi)