- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Diduga Jadi 'Posko Makar' Listyo Sigit Cs, Polri Geledah Rumah Kombes IIM
Jakarta, tvOnenews.com – Bareskrim Polri terus melakukan pengembangan penyidikan dengan menggeledah sejumlah lokasi terkait dugaan tindak pidana makar yang merupakan buntut dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa tim penyidik saat ini tengah melaksanakan penggeledahan di dua wilayah, yakni kawasan Bogor dan Tangerang.
"Saat ini tim penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," ujar Susatyo kepada awak media di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Menurut Susatyo, salah satu lokasi yang digeledah penyidik merupakan kediaman sosok baru yang terdeteksi dalam rangkaian dugaan perkara tersebut, yakni seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (KBP) berinisial IIM.
Kediaman KBP IIM itu diduga kuat turut difungsikan sebagai "Posko Makar" oleh kelompok Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo Cs.
Dalam rangka mendalami konstruksi dugaan tindak pidana makar tersebut, Polri juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
Selain itu, penyidik turut melakukan pemeriksaan intensif terhadap perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi berinisial TK.
Sebelumnya, Brigjen Susatyo menyampaikan di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026) bahwa penyidik menerbitkan laporan polisi usai menemukan indikasi perbuatan makar yang dilakukan menggunakan perantara alat atau menyuruh serta menggerakkan orang lain—baik dengan maksud merampas kemerdekaan presiden, menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, menggulingkan pemerintahan, maupun permufakatan jahat yang diwujudkan melalui persiapan perbuatan.
Kesimpulan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa total 38 saksi—terdiri dari 28 saksi di Direktorat Tindak Pidana Siber serta 10 saksi tambahan—dan berkoordinasi dengan para ahli hukum pidana serta ahli hukum tata negara.
- Gemini Generated AI
Atas dasar itu, keempat tersangka dikenakan pasal dugaan tindak pidana makar.
"Pasal 191 KUHP dan atau pasal 193 KUHP dan atau pasal 196 KUHP juncto pasal 160 KUHP juncto pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana," kata Susatyo.