- Antara
Polri Ungkap Dua Nama Brigjen yang Diduga Terlibat Makar Listyo Sigit Cs
Jakarta, tvOnenews.com – Bareskrim Polri terus mendalami dugaan tindak pidana makar yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah polisi aktif, sebagai pengembangan lanjutan dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa tim penyidik saat ini tengah melakukan serangkaian penggeledahan di total enam lokasi yang tersebar di wilayah Bogor dan Curug, Tangerang.
"Terus melakukan penggeledahan terkait TP (tindak pidana) Makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah bogor dan 1 lokasi di Curug Tangerang. Salah satu rumah di bogor terindikasi menjadi Posko bagi KBP IIM. Kegiatan saat ini masih berlangsung," ujar Susatyo kepada awak media di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Susatyo juga membenarkan identitas dua perwira yang diduga terkait dengan lokasi-lokasi penggeledahan tersebut, yakni BJP TK dan KBP IM.
Menurutnya, kediaman KBP IIM tersebut diduga kuat turut menjadi "Posko Makar" dalam rangkaian perkara yang menjerat Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo Cs.
Dalam mengusut dugaan makar tersebut, Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), sekaligus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Brigjen Pol. Tedjo Kusumo.
Sebelumnya, di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026), Brigjen Susatyo menjelaskan bahwa laporan polisi diterbitkan setelah penyidik menemukan dugaan tindak pidana makar yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh maupun menggerakkan orang lain—baik dengan maksud merampas kemerdekaan presiden, menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, menggulingkan pemerintahan, maupun melakukan permufakatan jahat serta persiapan makar.
Kesimpulan tersebut diperoleh penyidik tidak secara sepihak, melainkan melalui pemeriksaan 28 saksi di Direktorat Tindak Pidana Siber ditambah sekitar 10 saksi lainnya, serta koordinasi dengan pakar pidana dan pakar hukum tata negara.
Atas dasar itu, keempat tersangka turut dikenakan pasal dugaan tindak pidana makar, yakni Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Keempat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut adalah Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Tiga tersangka—yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta—dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, Slamet Uliandi dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) terkait illegal access dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengenai penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun penjara juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/amr)