- Tangkapan layar
Kemkomdigi Susun Pedoman Tarif Pengantaran Barang dan Makanan yang Adil
Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyusun pedoman tarif pengantaran barang dan makanan yang berkeadilan bagi pengemudi, perusahaan pengelola aplikasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan bahwa penyusunan peraturan menteri mengenai pedoman tarif tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Usai menerima audiensi perwakilan pengemudi ojek daring (ojol) di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11/2026), Edwin menegaskan bahwa regulasi tarif ini dirancang agar tidak memberatkan salah satu pihak dalam ekosistem layanan transportasi daring.
- Antara
"Kita tidak mau mengambil kebijakan yang nanti malah menyusahkan baik itu kurir online, baik itu aplikator, ataupun nanti UMKM-nya," kata Edwin.
Menurut Edwin, penentuan skema tarif pengantaran barang dan makanan harus memperhitungkan dampak penerapannya terhadap seluruh pemangku kepentingan.
Tarif layanan yang terlalu rendah berisiko menyulitkan keberlangsungan pengemudi maupun bisnis aplikasi, sedangkan tarif yang terlalu tinggi dapat berdampak pada penurunan penjualan produk UMKM.
"Jadi bagaimana menetapkan porsi yang adil, itu adalah pekerjaan yang harus ada pemahaman dan dialog sesama kami regulator, pengemudi, aplikator, dan juga nanti dengan Menteri UMKM. Inilah kita menjaga keseimbangannya," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kemkomdigi berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) guna menyerap masukan terkait penetapan tarif pengantaran makanan dan barang.
Edwin menyampaikan bahwa para pengemudi mengharapkan kompensasi yang sebanding dengan biaya operasional di lapangan, mencakup pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), perawatan kendaraan, tenaga, waktu, hingga risiko kerja.
Selain itu, Kemkomdigi juga mencatat masukan mengenai peninjauan ulang sejumlah program penyedia aplikasi yang dinilai menyulitkan mitra pengemudi.
"Jadi ada satu hal yang bisa saya lihat di sini, bahwa ternyata bapak-bapak ini tidak menuntut hal yang aneh-aneh, hanya menuntut sesuai dengan porsi sewajarnya biaya yang mereka keluarkan, tenaga, dan waktu," pungkas Edwin.