news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra..
Sumber :
  • Antara

Menko Yusril dan Menhan Sjafrie Bahas Percepatan Revisi UU Pertahanan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memenuhi undangan Menteri Pertahan
Sabtu, 21 November 2026 - 17:16 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, guna membahas percepatan Revisi Undang-Undang (RUU) Pertahanan Negara.

Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tengah digarap bersama oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Komisi I DPR RI, serta diharapkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal tahun 2027.

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," kata Yusril.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah).
Sumber :
  • tvOnenews/Syifa Aulia.

Menurut Yusril, pembaruan UU Pertahanan Negara sangat diperlukan untuk menyesuaikan payung hukum dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir seperempat abad sejak regulasi tersebut diberlakukan.

"Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan pembaruan regulasi tersebut juga sejalan dengan dinamika hukum di sektor pertahanan, mengingat Undang-Undang tentang TNI yang lahir pada tahun yang sama telah lebih dahulu mengalami perubahan.

Secara teknis, pembahasan RUU di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026) tersebut, agenda legislasi juga dibarengi dengan silaturahmi antara dua tokoh yang telah saling mengenal sejak dekade 1990-an—ketika Yusril menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara dan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Pangdam Jaya pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto.

Yusril pun memastikan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas isu politik maupun dinamika hukum terkini, termasuk spekulasi mengenai bursa calon wakil presiden (cawapres) yang ditanyakan awak media.

"Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya," ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa keduanya juga tidak menyinggung persoalan penyadapan maupun dugaan tindak pidana makar karena Menhan memahami hal tersebut merupakan ranah penegakan hukum kepolisian, sementara keterlibatan Menko Kumham Imipas berada pada aspek penerapan serta penafsiran hukum sesuai KUHP dan UU ITE.

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral